Di Tengah Gejolak Global, BKSAP DPR Tegaskan Peran Diplomasi Parlemen Perkuat Posisi Indonesia
Kamis, 18 Desember 2025 - 15:14 WIB
loading...
A
A
A
Dalam refleksi 2025 dan proyeksi 2026, BKSAP secara aktif mengangkat sejumlah isu internasional sebagai studi kasus diplomasi parlemen. Di antaranya konflik Palestina, Sudan, dan Yaman, serta dinamika kawasan Timur Tengah yang melibatkan berbagai aktor regional, termasuk Uni Emirat Arab (UEA).
BKSAP menegaskan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mendorong penyelesaian damai konflik Sudan serta Yaman melalui gencatan senjata, dialog politik, dan mekanisme multilateral. Melalui forum antar-parlemen, Indonesia terus menyuarakan agenda kemanusiaan dan stabilitas kawasan.
Sementara itu, di kawasan Indo-Pasifik, meningkatnya rivalitas Amerika Serikat dan China dinilai menjadi tantangan nyata bagi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Syahrul Aidi menekankan Indonesia harus tetap membuka ruang kerja sama dengan semua pihak tanpa mengorbankan kemandirian nasional.
“Indonesia tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan. Kita harus menerapkan hedging diplomacy, terbuka bekerja sama, tetapi tidak menjadi alat geopolitik pihak mana pun,” tegas anggota DPR RI dari Dapil Riau II tersebut.
Selain isu global, BKSAP menekankan bahwa keberhasilan diplomasi harus memberi manfaat langsung bagi rakyat. Karena itu, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya pekerja migran, menjadi agenda prioritas politik luar negeri.
BKSAP menegaskan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mendorong penyelesaian damai konflik Sudan serta Yaman melalui gencatan senjata, dialog politik, dan mekanisme multilateral. Melalui forum antar-parlemen, Indonesia terus menyuarakan agenda kemanusiaan dan stabilitas kawasan.
Sementara itu, di kawasan Indo-Pasifik, meningkatnya rivalitas Amerika Serikat dan China dinilai menjadi tantangan nyata bagi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Syahrul Aidi menekankan Indonesia harus tetap membuka ruang kerja sama dengan semua pihak tanpa mengorbankan kemandirian nasional.
“Indonesia tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan. Kita harus menerapkan hedging diplomacy, terbuka bekerja sama, tetapi tidak menjadi alat geopolitik pihak mana pun,” tegas anggota DPR RI dari Dapil Riau II tersebut.
Selain isu global, BKSAP menekankan bahwa keberhasilan diplomasi harus memberi manfaat langsung bagi rakyat. Karena itu, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya pekerja migran, menjadi agenda prioritas politik luar negeri.
Lihat Juga :
