BSKDN Kemendagri dan BRIN Perkuat Inovasi Daerah lewat Optimalisasi RIN
Kamis, 11 Desember 2025 - 21:39 WIB
loading...
Sekretaris BSKDN Noudy R.P Tendean mendorong inovasi daerah lewat optimalisasi RIN. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong inovasi daerah. Upaya itu dilakukan melalui optimalisasi Repositori Ilmiah Nasional (RIN).
Hal itu diungkapkan Sekretaris BSKDN Noudy R.P Tendean saat membuka kegiatan Workshop Pengelolaan Pengetahuan Pemerintahan Melalui RIN di Hotel Orchardz Jayakarta pada Kamis, (11/12/2025).
Noudy menegaskan, penguatan tata kelola pengetahuan merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika pemerintahan saat ini. Dia menyebut, kompleksitas kebijakan publik membutuhkan dukungan basis pengetahuan yang terdokumentasi dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Melalui optimalisasi RIN, Noudy berharap praktik baik, hasil riset, hingga kajian kebijakan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Baca juga: Mendagri Terbitkan SE Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri hingga 15 Januari 2026
"Pengetahuan yang lebih sistematis sangat diperlukan untuk mendukung kualitas kajian yang lebih baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat," ungkapnya
Hal itu diungkapkan Sekretaris BSKDN Noudy R.P Tendean saat membuka kegiatan Workshop Pengelolaan Pengetahuan Pemerintahan Melalui RIN di Hotel Orchardz Jayakarta pada Kamis, (11/12/2025).
Noudy menegaskan, penguatan tata kelola pengetahuan merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika pemerintahan saat ini. Dia menyebut, kompleksitas kebijakan publik membutuhkan dukungan basis pengetahuan yang terdokumentasi dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Melalui optimalisasi RIN, Noudy berharap praktik baik, hasil riset, hingga kajian kebijakan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Baca juga: Mendagri Terbitkan SE Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri hingga 15 Januari 2026
"Pengetahuan yang lebih sistematis sangat diperlukan untuk mendukung kualitas kajian yang lebih baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat," ungkapnya
Lihat Juga :
