Menelisik Program Pemerintah Prabowo: Perspektif Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Kamis, 11 Desember 2025 - 11:42 WIB
loading...
A
A
A
Ada interdependensi antara keduanya, karena tidak mungkin bicara hak-hak politik tanpa melalui pemenuhan hak-hak ekonomi. Jika dikaitkan dengan pemerintahan Prabowo, banyak program pemerintah saat ini yang sebenarnya sangat pro-rakyat seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih, namun belum dilihat oleh publik sebagai bagian dari pemenuhan HAM.
Oleh karena itu, diskusi semacam ini diperlukan untuk mengkritisi program-program pemerintah, sambil memberi pemahaman yang lebih luas kepada publik agar tidak hanya fokus pada isu Hak Sipil dan Politik, namun juga dari sisi Ekosob. Dengan demikian, bisa terlihat adanya peningkatan secara progresif (perlahan) dalam upaya pemenuhan HAM oleh pemerintah.
Muhammad Anshor menyampaikan bahwa sekitar 80% Program Prabowo itu berkaitan dengan hak Ekosob, namun kelompok masyarakat cenderung mengkritisi dari sisi negatif. Hal ini wajar karena sebagian besar publik memang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep-konsep HAM.
Oleh karena itu, diskusi seperti ini diharapkan dapat mengarus utamakan hak-hak Ekosob dalam perumusan kebijakan publik dan berkembang menjadi sebuah gerakan. Di sisi lain, pemerintah masih cenderung menggunakan pendekatan teknokratis yang menekankan efisiensi, angka, dan capaian indikator makro, namun kurang menempatkan perspektif HAM sebagai dasar analisis maupun perumusan kebijakan.
Program-program pemerintah untuk pemenuhan Hak Ekosob seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Program Magang, Sekolah Rakyat, Sumah Subsidi, Cek Kesehatan Gratis, dan lain-lain perlu dielaborasi sebagai bentuk pemenuhan terhadap Hak-Hak Ekosob.
M. Ridha Saleh (Aktivis Lingkungan, Wakil Ketua Komnas HAM 2006 – 2012) menyampaikan Program pemerintah seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan sekolah rakyat harus diapresiasi karena hal ini menunjukan ada tindakan yang memaksa dari negara untuk memenuhi hak-hak dasar. Namun program-program strategis tersebut belum dibahasakan sebagai bentuk pemenuhan hak fundamental. Di sisi lain, negara juga wajib memastikan adanya pemenuhan minimum core obligations yang tidak boleh ditunda, terutama dalam konteks krisis ekologi dan ancaman terhadap kehidupan dasar warga.
Oleh karena itu, diskusi semacam ini diperlukan untuk mengkritisi program-program pemerintah, sambil memberi pemahaman yang lebih luas kepada publik agar tidak hanya fokus pada isu Hak Sipil dan Politik, namun juga dari sisi Ekosob. Dengan demikian, bisa terlihat adanya peningkatan secara progresif (perlahan) dalam upaya pemenuhan HAM oleh pemerintah.
Muhammad Anshor menyampaikan bahwa sekitar 80% Program Prabowo itu berkaitan dengan hak Ekosob, namun kelompok masyarakat cenderung mengkritisi dari sisi negatif. Hal ini wajar karena sebagian besar publik memang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep-konsep HAM.
Oleh karena itu, diskusi seperti ini diharapkan dapat mengarus utamakan hak-hak Ekosob dalam perumusan kebijakan publik dan berkembang menjadi sebuah gerakan. Di sisi lain, pemerintah masih cenderung menggunakan pendekatan teknokratis yang menekankan efisiensi, angka, dan capaian indikator makro, namun kurang menempatkan perspektif HAM sebagai dasar analisis maupun perumusan kebijakan.
Program-program pemerintah untuk pemenuhan Hak Ekosob seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Program Magang, Sekolah Rakyat, Sumah Subsidi, Cek Kesehatan Gratis, dan lain-lain perlu dielaborasi sebagai bentuk pemenuhan terhadap Hak-Hak Ekosob.
M. Ridha Saleh (Aktivis Lingkungan, Wakil Ketua Komnas HAM 2006 – 2012) menyampaikan Program pemerintah seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan sekolah rakyat harus diapresiasi karena hal ini menunjukan ada tindakan yang memaksa dari negara untuk memenuhi hak-hak dasar. Namun program-program strategis tersebut belum dibahasakan sebagai bentuk pemenuhan hak fundamental. Di sisi lain, negara juga wajib memastikan adanya pemenuhan minimum core obligations yang tidak boleh ditunda, terutama dalam konteks krisis ekologi dan ancaman terhadap kehidupan dasar warga.
Lihat Juga :
