Neuropolitika, Kapitalisme Emosional dan Pilihan Politik

Dengan kata lain, manusia sering kali bereaksi sebelum berpikir. Proses ini terjadi dalam hitungan milidetik, sulit disadari, tetapi sangat memengaruhi pengambilan keputusan.

Temuan Han dan Kahneman inilah yang memperkuat tesis yang saya bangun dalam kerangka neuropolitika, di mana bahwa dalam banyak konteks politik, sistem limbik—yang mengatur emosi dan respons intuitif—lebih dominan dalam membentuk persepsi dan keputusan publik dibandingkan prefrontal cortex yang bertugas mengolah informasi dan menyusun kesimpulan rasional.

Fenomena ini dapat dilihat pada kasus Jokowi dan kemudian Gibran, ketika sebagian besar publik tergerak bukan oleh argumentasi programatik atau data, melainkan oleh citra, tampilan, dan resonansi emosional yang memicu respons afeksi. Dengan kata lain, preferensi politik lebih banyak dibentuk oleh rasa daripada oleh analisis. Emosi mendominasi preferensi politik banyak orang.

Dalam konteks ini, pendekatan epidemiologi perilaku menjadi penting untuk memahami bagaimana emosi dapat menyebar dalam populasi layaknya patogen sosial. Perilaku kolektif—termasuk sikap politik—dapat menular melalui mekanisme imitasi, paparan berulang, ataupun tekanan norma kelompok.

Di era digital, sentimen publik menyebar mengikuti pola kurva epidemi, di mana muncul sebagai kasus tunggal, meluas menjadi kluster digital, dan pada akhirnya dapat berkembang menjadi gelombang opini yang memengaruhi perilaku memilih. Ini menunjukkan bahwa emosi bukan hanya pengalaman individual, tetapi fenomena yang memiliki dinamika penyebaran dan reproduksi sosial.

Mekanisme biologis dan dinamika sosial inilah yang dimanfaatkan teknologi digital. Platform media sosial bekerja dengan logika penguatan emosional. Algoritma dirancang untuk memunculkan konten yang memicu respons emosional paling kuat—baik kemarahan, rasa takut, maupun keterkejutan—karena respons semacam itu meningkatkan durasi keterlibatan dan menghasilkan data perilaku yang lebih rinci. Tanda suka, bagikan, komentar, dan ekspresi emoji menjadi indikator yang mengukur intensitas respons tersebut.

Data emosional ini kemudian diolah untuk memprediksi pola perilaku, termasuk kecenderungan politik. Skandal Cambridge Analytica (2014) menjadi contoh ekstrem bagaimana data psikologis digunakan untuk mengarahkan pesan politik yang terpersonalisasi kepada kelompok tertentu. Kampanye tidak lagi disusun berdasarkan pesan universal, tetapi berdasarkan kerentanan emosional kelompok sasaran.

Han menyebut mekanisme ini sebagai psikopolitik neoliberal. Kekuasaan tidak lagi mengatur melalui larangan atau paksaan, tetapi melalui pembentukan kebiasaan, preferensi, dan persepsi. Subjek merasa bebas—bahkan merasa memilih secara otonom—padahal pilihan itu telah dimungkinkan oleh algoritma yang bekerja di balik layar.

Dalam konteks ini, membedakan antara feeling, emotion, dan affect menjadi penting. Han menekankan bahwa perasaan (feeling) bersifat mendalam, reflektif dan membutuhkan waktu. Sebaliknya, emosi (emotion) dan afek (affect) bersifat cepat, mudah dipicu, dan mudah diukur. Karena itu, sistem digital dan ekonomi perhatian lebih memilih bekerja melalui pemicu emosional ketimbang membangun refleksi.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana demokrasi bertahan dalam kondisi di mana emosi lebih berperan daripada argumentasi? Demokrasi mensyaratkan ruang untuk berpikir, berdialog, dan mempertimbangkan. Namun mekanisme kapitalisme emosional justru bergerak menuju percepatan respons dan polarisasi sentimen.