Politikus PSI Bongkar Kisruh Keputusan Menhub soal Bandara IMIP Morowali

"Jadi pertanyaan saya, kenapa bisa seorang menteri menandatangani sebuah keputusan di mana bertolak belakang 2 bulan kemudian dan ternyata di antara 2 bulan tersebut ada keluhan, ada komplain, ada keberatan dari IMIP mengatakan mereka tidak pernah meminta kenaikan status tersebut," katanya.

Dia juga menyinggung pernyataan Menteri Pertahanan mengenai tidak boleh ada negara di dalam negara. Maksudnya, kemungkinan pernyataan itu menjadi cara Menteri Pertahanan memberitahu tentang adanya keputusan-keputusan menteri yang tidak diketahui publik.

"Apakah cara begini Pak Menhan mengungkap kasus ini, mengungkap keputusan menteri ini, bisa saja kalau saya duga seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi tidak mungkin pak menteri kita, Menhan yang begitu pintar di dunia militer mengatakan di sini ada negara dalam negara dalam konteks kenapa ada bandara internasional tetapi tidak ada negara di situ, tak ada instansi-instansi yang seharusnya berada di situ," ujar Ronald.

"Jadi saya rasa ini caranya beliau mengungkap ada keputusan Menteri Perhubungan yang belum diketahui publik yakni Nomor 38 dan Nomor 55," ucapnya.