Polemik PBNU, Presidium Penyelamat Organisasi Hormati Rencana Syuriyah Tunjuk Pj Ketum

JAKARTA - Rapat harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) memutuskan memberhentikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Keputusan yang telah mendapat persetujuan dari 36 pimpinan PWNU se-Indonesia tersebut tertuang dalam Risalah Rapat.

Dengan putusan tersebut Gus Yahya tidak lagi memiliki hak, wewenang, penggunaan atribut, fasilitas, dan lain-lain yang melekat pada jabatan Ketua Umum PBNU, sejak 26 November 2025, pukul 00:45 WIB.

Raim Aam KH Miftahul Akhyar menegaskan keabsahan dan kebenaran substansi keputusan rapat harian Syuriyah PBNU. Untuk memastikan roda jam’iyyah berjalan normal, segera dilaksanakan Rapat Pleno atau Muktamar, disertai pembentukan tim pencari fakta terhadap adanya fakta-fakta upaya pembusukan keputusan dan institusi Syuriyah PBNU paska diterbitkan keputusan rapat pada 20 November 2025.

Baca juga: Audit PBNU Belum Rampung, Wasekjen PBNU Nilai Pemecatan Ketum Prematur

Presidium Percepatan Muktamar dan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU KH Imam Jazuli menilai, konflik internal di PBNU telah mencapai titik krusial dengan adanya seruan moral untuk islah dari Forum Sesepuh NU di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, pada 30 November 2025.

“Seruan islah dari sesepuh NU memang memiliki kekuatan moral yang besar dalam tradisi Nahdliyin, dimana nasihat kiai sepuh adalah suluh dan panduan utama dalam menjaga harmoni. Ini adalah panggilan untuk kembali ke khittah NU, menekankan pentingnya persatuan dan menghindari perpecahan,” katanya.

Menurut dia, titik temu antara seruan moral dan keputusan formal dapat disintesiskan melalui jalur konstitusional. Islah tidak boleh menganulir keputusan Syuriyah secara sepihak, tetapi harus menginternalisasi nilai-nilai perdamaian tersebut ke dalam proses formal dan informal. Salah satu pihak harus saling legowo.


Terhadap dinamika krisis di tubuh PBNU tersebut, Presidium Penyelamat Organisasi untuk Percepatan Muktamar dan Muktamar Luar Biasa Nadlatul Ulama menyatakan sikap. Antara lain, mengapresiasi dan menghormati keputusan Syuriyah PBNU sebagai lembaga tertinggi jam’iyyah

Baca juga: KH Miftachul Ahyar: Kepemimpinan PBNU Berada di Tangan Rais Aam

“Kami sangat prihatin terhadap kondisi krisis PBNU hari ini yang terlihat menyedihkan dan memalukan,” katanya

Pihaknya memandang krisis PBNU adalah akumulasi dari tata kelola jam’iyyah yang telah melenceng sejak awal dari jalur dan pedoman berjam’iyyah yang semestinya.

“Kami telah mengingatkan sejak awal tentang adanya infiltrasi zionisme, mafsadah dan risiko konsesi kelola tambang, tindakan arogansi struktural, tata kelola keuangan PBNU yang tidak tidak transparan,” ucapnya,

“Kami menyimpulkan krisis PBNU saat ini adalah kesalahan kolektif kepemimpinan PBNU yang telah kehilangan Ruhul Khidmah (jiwa pengabdian),” katanya.

Terhadap kesalahan kolektif itu, pihaknya menghargai langkah Syuriyah PBNU yang akan melaksanakan Pleno PBNU untuk menunjuk Pj Ketua Umum PBNU dengan tugas menyiapkan Muktamar ke-35 NU dengan jadwal yang disesuaikan pada awal tahun 2026.

“Bila Rapat Pleno PBNU tidak mencapai keputusan semestinya, maka kami merekomendasikan penyelesaian kolektif melibatkan pemilik mandat, yakni meminta kepada PWNU, PCNU dan PCINU untuk segera melayangkan surat resmi kepada PBNU agar dilaksanakan Percepatan Muktamar dan atau Muktamar Luar Biasa (MLB),” ujarnya.

“Kami juga mengajak seluruh warga NU untuk senantiasa menjaga ukhuwah nahdliyah dan menjunjung tinggi etika bermedia, sekaligus untuk memperbanyak taqarrub kepada Allah SWT seraya memohon agar persoalan yang terjadi di PBNU segera memperoleh jalan keluar terbaik dengan jalan Islah konstituonal berupa Muktamar dipercepat dan atau Muktamar Luar Biasa,” sambungnya.