Peran Kejagung Dinilai Perlu Diperkuat Demi Atasi Kebocoran Pajak
Selasa, 02 Desember 2025 - 12:49 WIB
loading...
Kejaksaan Agung (Kejagung). Foto/Dok Kejagung
A
A
A
JAKARTA - Lembaga penegak hukum yang sudah ada terutama Kejaksaan Agung ( Kejagung ) yang saat ini aktif mengusut kasus-kasus perpajakan dinilai perlu dioptimalkan untuk mengatasi kebocoran pajak. Pengoptimalan peran Kejagung dan lembaga yang sudah ada itu diyakini sebagai langkah paling efektif.
Hal tersebut menurut Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Hanafi Amrani. Dia menilai pembentukan lembaga adhoc atau tim khusus belum tentu lebih efektif, karena tidak ada jaminan lembaga baru dapat bekerja lebih baik dibanding struktur yang sudah berjalan.
“Pemerintah semestinya mengoptimalkan lembaga yang ada. Ditjen Pajak dioptimalkan, Kejagung dioptimalkan, BPK, dan BPKP juga ikut mengawasi. Kecurangan dan kongkalikong dengan petugas pajak harus disikat,” ujar Prof Hanafi, dikutip Selasa (2/12/2025).
Baca juga: Kejagung Cabut Cekal Bos Djarum di Kasus Dugaan Korupsi Pajak, Ini Alasannya
Hal tersebut menurut Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Hanafi Amrani. Dia menilai pembentukan lembaga adhoc atau tim khusus belum tentu lebih efektif, karena tidak ada jaminan lembaga baru dapat bekerja lebih baik dibanding struktur yang sudah berjalan.
“Pemerintah semestinya mengoptimalkan lembaga yang ada. Ditjen Pajak dioptimalkan, Kejagung dioptimalkan, BPK, dan BPKP juga ikut mengawasi. Kecurangan dan kongkalikong dengan petugas pajak harus disikat,” ujar Prof Hanafi, dikutip Selasa (2/12/2025).
Baca juga: Kejagung Cabut Cekal Bos Djarum di Kasus Dugaan Korupsi Pajak, Ini Alasannya
Lihat Juga :
