Peran Kejagung Dinilai Perlu Diperkuat Demi Atasi Kebocoran Pajak

Penekanan Prof Hanafi terhadap optimalisasi Kejagung selaras dengan langkah konkret yang tengah dilakukan institusi tersebut. Saat ini, Kejagung menyidik dugaan pidana korupsi pengurangan nilai pajak yang melibatkan perusahaan swasta.

Dalam kasus ini, diduga terdapat oknum pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang ikut bermain. Ia menjelaskan, meskipun pelanggaran perpajakan pada dasarnya berada dalam ranah pidana administratif, beberapa tindakan dapat masuk ke ranah pidana umum atau tindak pidana korupsi, terutama jika melibatkan manipulasi, pemalsuan, penipuan, atau praktik suap.

“Jika ada suap atau gratifikasi dan melibatkan penyelenggara negara, tentu dapat dijerat dengan UU Korupsi. Itu sebabnya Kejagung menggunakan pasal tindak pidana korupsi dalam kasus ini,” tuturnya.

Hanafi berpendapat, masifnya kasus pidana pajak tidak lepas dari regulasi yang rumit dan penegakan aturan yang belum maksimal. Dia menilai kerumitan proses penghitungan pajak sering memicu perusahaan menggandeng oknum aparat pajak untuk “mengatur” nilai pajaknya. Kondisi tersebut diyakininya dapat membuka ruang terjadinya pengurangan pajak secara ilegal hingga kolusi.