Distribusi Bansos Terkendala, Menko PMK Minta Pemda Percepat Penyempurnaan Data

Senin, 04 Mei 2020 - 14:17 WIB
loading...
Distribusi Bansos Terkendala,...
Menko PMK, Muhadjir Effendy menyatakan karena bantuan sosial (bansos) sifatnya mendadak maka proses distribusi dan pendataan masih mengalami kendala. Foto/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyatakan karena bantuan sosial (bansos) sifatnya mendadak maka proses distribusi dan pendataan masih mengalami kendala. Tak ayal, masih banyak warga yang mengeluh belum mendapatkan bansos itu seperti di DKI Jakarta.

Menurut Muhadjir, saat ini warga yang mendapatkan bansos yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah daerah sampai tingkat RT/RW melakukan penyempurnaan data.

"Harus saya akui bahwa memang data belum betul-betul bagus, tetapi bukan berarti kita harus tunggu sampai data bagus baru diberi, ya mereka sudah kelaparan kok. Karena itu ini sudah kita antisipasi berdua-duanya. Data enggak lengkap enggak apa-apa, yang penting segera dibagi sambil kita benahi datanya," ujar Muhadjir kepada wartawan, Senin (4/5/2020).

Muhadjir mengatakan nantinya bagi masyarakat yang belum terdaftar menerima bansos bisa menghubungi RT/RW sampai kelurahan setempat. Di Jakarta misalnya, kata Muhadjir, pihaknya akan berbicara dengan Gubernur DKI Anies Baswedan agar segera menyerahkan data yang belum menerima bansos kepada Kementerian Sosial sehingga bantuan itu segera diturunkan.

"Jadi jangan terlalu lama ditahan di instansi tertentu apalagi kemudian datanya gak ada sehingga enggak cocok antara yang mau kita bantu karena sudah ada pembagian antara pemprov dengan Kemensos ini," katanya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Digitalisasi Data, Penerima...
Digitalisasi Data, Penerima Bansos Diverifikasi lewat Pengenalan Wajah
Satu Tahun Pemerintahan...
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Melesat
Kompetisi Pemberdayaan...
Kompetisi Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko PM Pilih 8 Tim Masuk Final Innovilleague 2025
Terlibat Judi Online,...
Terlibat Judi Online, 228 Ribu Penerima Bansos Dicoret Kemensos
Rieke Diah Pitaloka...
Rieke Diah Pitaloka Minta PPATK Bongkar Permainan Data Bansos Fiktif
Parah! 15 Ribu Warga...
Parah! 15 Ribu Warga Jakarta Penerima Bansos Main Judi Online, Total Transaksi Rp67 Miliar
Polemik PBI JK, Pramono...
Polemik PBI JK, Pramono Pastikan Layanan Kesehatan Warga Tetap Tercover
2 Juta Penerima Bansos...
2 Juta Penerima Bansos Dipangkas lewat Pemutakhiran DTSEN, Wamensos Sebut Terus Berjalan
Luhut Bocorkan Pemerintah...
Luhut Bocorkan Pemerintah Persiapkan Sistem Baru Pendataan Penerima Bansos Berbasis Digital
Rekomendasi
Pertama Kali, Pasukan...
Pertama Kali, Pasukan AS Serang Pangkalan Angkatan Laut Iran dengan Drone Laut
LKPP 2025 Raih Opini...
LKPP 2025 Raih Opini WTP dengan Defisit Terkendali, Purbaya Selesaikan Temuan BPK
Benarkah Song Joong...
Benarkah Song Joong Ki dan Katy Louise Saunders Cerai? Ini Faktanya
Berita Terkini
Mendagri Ingatkan Kepala...
Mendagri Ingatkan Kepala Desa Jaga Integritas dan Kuasai Manajemen Pemerintahan
Presiden Prabowo Diundang...
Presiden Prabowo Diundang ke Teheran oleh Pemerintah Iran
Roy Suryo Klaim Tak...
Roy Suryo Klaim Tak Rusak Dokumen Ijazah Jokowi: Sampai Sekarang Masih Bisa Diakses Publik
LPSK Tolak Justice Collaborator...
LPSK Tolak Justice Collaborator Eks Waka BGN Sony Sonjaya di Kasus Korupsi MBG, Ini Alasannya
Panji Bangsa Siap Terdepan...
Panji Bangsa Siap Terdepan Amankan Harlah ke-28 PKB
Ketua KPK Akui Berkomunikasi...
Ketua KPK Akui Berkomunikasi dengan Jaksa Agung, Supervisi Kasus Febrie Adriansyah Mulai Berjalan
Infografis
Ancaman Perang Kian...
Ancaman Perang Kian Nyata, 8 Negara Minta Warganya Tinggalkan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved