Walhi Dorong Komisi Percepatan Reformasi Polri Bentuk Badan Pengawas Eksternal Independen

Poin lain yang disampaikan adalah meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan adanya kebijakan untuk mengevaluasi dan melakukan moratorium terhadap seluruh aktivitas satuan-satuan polisi yang melakukan pengamanan-pengamanan di perusahaan. Menurut Teo, masalah yang belakangan terjadi terkait represifitas atau tindakan koersif dan upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh polisi terhadap masyarakat, khususnya pejuang lingkungan.

"Khususnya pejuang lingkungan dan juga di sektor sumber daya alam, adalah kecenderungan kemudian pihak-pihak satuan-satuan polisi yang ditugaskan pada akhirnya berpihak kepada perusahaan karena dia ditugaskan untuk mengamankan perusahaan," tuturnya.

Ia juga meminta komisi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie itu dapat membuat polisi menghentikan segala penggunaan kekuatan berlebih dalam menanggapi konflik agraria atau lingkungan. “Juga dalam menanggapi kemudian protes-protes masyarakat terkait dengan pencemaran ataupun polusi dan lain-lain terkait dengan lingkungan hidup di perusahaan-perusahaan," pungkasnya.