Walhi Dorong Komisi Percepatan Reformasi Polri Bentuk Badan Pengawas Eksternal Independen
Rabu, 26 November 2025 - 14:53 WIB
loading...
Manager Hukum dan Pembelaan Walhi Nasional Teo Reffelsen mendorong Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menghasilkan sebuah keputusan dengan membentuk badan pengawas eksternal kepolisian yang independen. Foto/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Manager Hukum dan Pembelaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional Teo Reffelsen mendorong Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menghasilkan sebuah keputusan dengan membentuk badan pengawas eksternal kepolisian yang independen. Usulan ini disampaikan Teo dalam audiensi yang digelar Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama sejumlah aktivis lingkungan.
"Kita juga meminta supaya tim percepatan reformasi polisi ini juga tidak hanya mereformasi polisi secara institusional, tapi juga menyiapkan satu badan pengawas eksternal yang independen, imparsial, dan tidak diisi oleh anasir-anasir kepolisian," kata Teo usai audiensi di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Ia berharap, badan baru bentukan Tim Reformasi Polri ini dapat melaukan pengawasan baik untuk Kepolisian di pusat hingga daerah. "Sehingga kemudian badan pengawas eksternal inilah nanti diberikan kewenangan yang kuat untuk mengawasi polisi, kemudian juga diberikan struktur-struktur sampai ke daerah-daerah dan diberikan anggaran yang kuat supaya kemudian ke depan pengawasan polisi jadi lebih efektif dan berkeadilan," ujarnya.
Baca juga: Feri Amsari Sebut Putusan MK Soal Kepolisian Pintu bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri
Poin lain yang disampaikan adalah meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan adanya kebijakan untuk mengevaluasi dan melakukan moratorium terhadap seluruh aktivitas satuan-satuan polisi yang melakukan pengamanan-pengamanan di perusahaan. Menurut Teo, masalah yang belakangan terjadi terkait represifitas atau tindakan koersif dan upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh polisi terhadap masyarakat, khususnya pejuang lingkungan.
"Khususnya pejuang lingkungan dan juga di sektor sumber daya alam, adalah kecenderungan kemudian pihak-pihak satuan-satuan polisi yang ditugaskan pada akhirnya berpihak kepada perusahaan karena dia ditugaskan untuk mengamankan perusahaan," tuturnya.
Ia juga meminta komisi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie itu dapat membuat polisi menghentikan segala penggunaan kekuatan berlebih dalam menanggapi konflik agraria atau lingkungan. “Juga dalam menanggapi kemudian protes-protes masyarakat terkait dengan pencemaran ataupun polusi dan lain-lain terkait dengan lingkungan hidup di perusahaan-perusahaan," pungkasnya.
"Kita juga meminta supaya tim percepatan reformasi polisi ini juga tidak hanya mereformasi polisi secara institusional, tapi juga menyiapkan satu badan pengawas eksternal yang independen, imparsial, dan tidak diisi oleh anasir-anasir kepolisian," kata Teo usai audiensi di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Ia berharap, badan baru bentukan Tim Reformasi Polri ini dapat melaukan pengawasan baik untuk Kepolisian di pusat hingga daerah. "Sehingga kemudian badan pengawas eksternal inilah nanti diberikan kewenangan yang kuat untuk mengawasi polisi, kemudian juga diberikan struktur-struktur sampai ke daerah-daerah dan diberikan anggaran yang kuat supaya kemudian ke depan pengawasan polisi jadi lebih efektif dan berkeadilan," ujarnya.
Baca juga: Feri Amsari Sebut Putusan MK Soal Kepolisian Pintu bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri
Poin lain yang disampaikan adalah meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan adanya kebijakan untuk mengevaluasi dan melakukan moratorium terhadap seluruh aktivitas satuan-satuan polisi yang melakukan pengamanan-pengamanan di perusahaan. Menurut Teo, masalah yang belakangan terjadi terkait represifitas atau tindakan koersif dan upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh polisi terhadap masyarakat, khususnya pejuang lingkungan.
"Khususnya pejuang lingkungan dan juga di sektor sumber daya alam, adalah kecenderungan kemudian pihak-pihak satuan-satuan polisi yang ditugaskan pada akhirnya berpihak kepada perusahaan karena dia ditugaskan untuk mengamankan perusahaan," tuturnya.
Ia juga meminta komisi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie itu dapat membuat polisi menghentikan segala penggunaan kekuatan berlebih dalam menanggapi konflik agraria atau lingkungan. “Juga dalam menanggapi kemudian protes-protes masyarakat terkait dengan pencemaran ataupun polusi dan lain-lain terkait dengan lingkungan hidup di perusahaan-perusahaan," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
