Jimly Ungkap Ada 100 Kelompok Masyarakat Ingin Beri Masukan ke Komisi Percepatan Reformasi Polri
Selasa, 25 November 2025 - 12:41 WIB
loading...
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyebut ada sekitar 100 kelompok masyarakat yang bersurat ke Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk memberi masukan. Foto/Jonathan Simanjuntak
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyebut ada sekitar 100 kelompok masyarakat yang bersurat ke komisi yang dia pimpin untuk memberi masukan. Jimly menyebut, kelompok masyarakat itu hendak menyampaikan aspirasi pada satu bulan pertama komisi ini dibentuk.
"Bulan pertama ini kita selesaikan dulu, ada kira-kira lebih dari 100 kelompok yang bersurat," ujar Jimly kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (25/11/2025).
Jimly tak merinci siapa-siapa saja kelompok masyarakat yang bersurat tersebut. Namun, di antaranya ada beberapa tokoh seperti mantan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan mantan petinggi Bareskrim Komjen Pol (Purn) Bekto Suprapto.
Baca Juga: Feri Amsari Usul Polisi di Bawah Kementerian, Ini Alasannya
Pada Selasa ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri juga akan bertemu dengan lembaga toleransi beragama dan lembaga hukum. "Untuk audiensi, untuk memberi masukan. Bayangin, mereka mendesak semua gitu loh. Ini kan bagus untuk kita buka ruang partisipasi publik yang bermakna," tutur Jimly.
Jimly menyebut kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri akan berlabuh pada diberikannya rancangan undang-undang yang memiliki semangat reformasi Polri. Arah kebijakan ini ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.
"Ujungnya nanti pasti mengubah undang-undang. Nah, rumusan undang-undangnya nanti bulan ketiga. Jadi kira-kira Januari sudah bisa, akhir Januari sudah bisa kita siapkan format dan arah kebijakan seperti apa untuk reformasi kepolisian," tandasnya.
"Bulan pertama ini kita selesaikan dulu, ada kira-kira lebih dari 100 kelompok yang bersurat," ujar Jimly kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (25/11/2025).
Jimly tak merinci siapa-siapa saja kelompok masyarakat yang bersurat tersebut. Namun, di antaranya ada beberapa tokoh seperti mantan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan mantan petinggi Bareskrim Komjen Pol (Purn) Bekto Suprapto.
Baca Juga: Feri Amsari Usul Polisi di Bawah Kementerian, Ini Alasannya
Pada Selasa ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri juga akan bertemu dengan lembaga toleransi beragama dan lembaga hukum. "Untuk audiensi, untuk memberi masukan. Bayangin, mereka mendesak semua gitu loh. Ini kan bagus untuk kita buka ruang partisipasi publik yang bermakna," tutur Jimly.
Jimly menyebut kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri akan berlabuh pada diberikannya rancangan undang-undang yang memiliki semangat reformasi Polri. Arah kebijakan ini ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.
"Ujungnya nanti pasti mengubah undang-undang. Nah, rumusan undang-undangnya nanti bulan ketiga. Jadi kira-kira Januari sudah bisa, akhir Januari sudah bisa kita siapkan format dan arah kebijakan seperti apa untuk reformasi kepolisian," tandasnya.
(zik)
Lihat Juga :
