Wamen Kelautan dan Perikanan Akui Terbantu dengan Polri Aktif di Kementerian
Minggu, 23 November 2025 - 18:07 WIB
loading...
A
A
A
Sementara, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla mengungkap peran strategis anggota Polri aktif yang bertugas di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Dia menilai kehadiran polisi aktif dalam struktur kelembagaan KP2MI amat penting.
Pelibatan Polri merupakan kebutuhan strategis mengingat kompleksitas persoalan migran ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Ini dari pandangan saya perlunya KP2MI membutuhkan penegakan hukum (Polri),” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
KP2MI dan Polri telah menyepakati pembentukan desk khusus untuk menangani pekerja migran ilegal dan TPPO. Keberadaan desk tersebut mempercepat proses penanganan karena koordinasi dapat dilakukan secara langsung.
“Dengan polisi aktif dalam struktur KP2MI, penegakan hukum terkait TPPO dapat lebih cepat dan efisien, karena koordinasi dan komunikasi lebih cepat serta pencegahan pengiriman PMI ilegal lebih bisa masif dilaksanakan,” katanya.
Dia menilai pengalaman polisi aktif dalam investigasi, intelijen, dan kerja operasional hukum sangat relevan dengan persoalan migran ilegal dan eksploitasi. Sementara, KP2MI memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum.
“Polisi aktif yang ditempatkan di KP2MI tentu sudah berpengalaman dalam melakukan investigasi, intelijen, dan kerja operasional hukum yang sangat relevan untuk menangani kasus migran ilegal dan eksploitasi. Hal ini penting karena KP2MI memiliki keterbatasan dari sisi SDM, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum,” ungkapnya.
Menurut Dzulfikar, perlindungan pekerja migran menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Jumlah PMI prosedural dan non-prosedural saat ini berbanding sama. Bahkan, mekanisme keberangkatan PMI non-prosedural umumnya melibatkan pihak-pihak yang melanggar hukum.
Pelibatan Polri merupakan kebutuhan strategis mengingat kompleksitas persoalan migran ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Ini dari pandangan saya perlunya KP2MI membutuhkan penegakan hukum (Polri),” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
KP2MI dan Polri telah menyepakati pembentukan desk khusus untuk menangani pekerja migran ilegal dan TPPO. Keberadaan desk tersebut mempercepat proses penanganan karena koordinasi dapat dilakukan secara langsung.
“Dengan polisi aktif dalam struktur KP2MI, penegakan hukum terkait TPPO dapat lebih cepat dan efisien, karena koordinasi dan komunikasi lebih cepat serta pencegahan pengiriman PMI ilegal lebih bisa masif dilaksanakan,” katanya.
Dia menilai pengalaman polisi aktif dalam investigasi, intelijen, dan kerja operasional hukum sangat relevan dengan persoalan migran ilegal dan eksploitasi. Sementara, KP2MI memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum.
“Polisi aktif yang ditempatkan di KP2MI tentu sudah berpengalaman dalam melakukan investigasi, intelijen, dan kerja operasional hukum yang sangat relevan untuk menangani kasus migran ilegal dan eksploitasi. Hal ini penting karena KP2MI memiliki keterbatasan dari sisi SDM, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum,” ungkapnya.
Menurut Dzulfikar, perlindungan pekerja migran menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Jumlah PMI prosedural dan non-prosedural saat ini berbanding sama. Bahkan, mekanisme keberangkatan PMI non-prosedural umumnya melibatkan pihak-pihak yang melanggar hukum.
Lihat Juga :
