Komnas HAM Beberkan 5 Ketentuan Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di KUHAP Baru
Minggu, 23 November 2025 - 07:54 WIB
loading...
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian atas RKUHAP tahun 2023 dan 2025. Foto/Instagram Anis Hidayah
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) membeberkan lima ketentuan potensi pelanggaran HAM di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) yang baru disahkan DPR pada Selasa, 18 November 2025. Potensi itu ditemukan setelah Komnas HAM melakukan kajian terhadap draf RKUHAP baru.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian atas RKUHAP tahun 2023 dan 2025. Ia pun mengingatkan potensi pelanggaran HAM pasca disahkan KUHAP baru. Pertama, ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan.
"Ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan, termasuk kewenangan penggunaan upaya paksa, harus diikuti peningkatan kualitas dan mekanisme pengawasan yang ketat, baik internal maupun eksternal, untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran HAM, khususnya terhadap saksi, tersangka dan/atau korban," kata Anis dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).
Baca juga: KUHAP yang Baru Berlaku Mulai 2 Januari 2026
Kedua, kata Anis, ketentuan terkait penggunaan kewenangan upaya paksa, baik penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, pemeriksaan dan penyadapan. Menurutnya, ketentuan ini harus digunakan secara ketat dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur.
"Serta dibuka peluang kepada pihak yang merasa dirugikan hak-haknya untuk mengajukan keberatan, baik terhadap institusi yang menggunakan upaya paksa tersebut maupun melalui lembaga peradilan," ucap Anis.
Ketiga, lanjut Anis, ketentuan praperadilan hanya memeriksa aspek formil atau administrasi, bukan aspek materiil. Padahal, kata dia, aspek materiillah yang paling banyak disorot dalam penegakan hukum.
"Mekanisme praperadilan yang diatur dalam KUHAP belum mencerminkan keresahan publik bahwa mekanisme praperadilan belum mampu secara efektif mengatasi kelemahan penegakan hukum," kata Anis.
"Misalnya ketika terjadi intimidasi, kekerasan, dan penyiksaan dalam pemeriksaan dan upaya paksa, tidak menjadi pertimbangan hakim praperadilan. Mekanisme praperadilan tidak mampu untuk mengontrol kualitas penegakan hukum," tambahnya.
Keempat, perubahan Alat Bukti dalam KUHAP Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Bukti Elektronik, Segala Sesuatu Yang Diperoleh secara Legal. Namun demikian, ia menuturkan, frasa ”segala sesuatu” bermakna luas dan multitafsir.
"Berisiko menimbulkan Penyalahgunaan bukti ilegal, misalnya hasil penyadapan tidak sah. Perlu penegasan sanksi untuk bukti dari penyiksaan/penyadapan ilegal," katanya.
Menurutnya, KUHAP juga perlu membuka kemungkinan pembentukan mekanisme pengujian admisibilitas terhadap alat-alat bukti tersebut. Hal itu ditujukan untuk memastikan bahwa alat bukti tersebut diperoleh dengan cara-cara yang layak, patut dan tidak melanggar norma hukum dan kesusilaan.
"Terakhir, KUHAP tidak mencantumkan ketentuan tegas terkait konsep koneksitas untuk menjembatani perkara pidana yang melibatkan anggota militer dan sipil secara bersama-sama. Koneksitas untuk mengatur yurisdiksi (peradilan umum vs. peradilan militer) berdasarkan 'titik berat kerugian," ujar Anis.
"Makna dari 'titik berat kerugian' untuk menentukan suatu perkara apakah akan diadili oleh peradilan umum atau peradilan militer, serta perlu adanya transparansi lebih besar dalam penanganan perkara sipil-militer," pungkasnya.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian atas RKUHAP tahun 2023 dan 2025. Ia pun mengingatkan potensi pelanggaran HAM pasca disahkan KUHAP baru. Pertama, ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan.
"Ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan, termasuk kewenangan penggunaan upaya paksa, harus diikuti peningkatan kualitas dan mekanisme pengawasan yang ketat, baik internal maupun eksternal, untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran HAM, khususnya terhadap saksi, tersangka dan/atau korban," kata Anis dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).
Baca juga: KUHAP yang Baru Berlaku Mulai 2 Januari 2026
Kedua, kata Anis, ketentuan terkait penggunaan kewenangan upaya paksa, baik penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, pemeriksaan dan penyadapan. Menurutnya, ketentuan ini harus digunakan secara ketat dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur.
"Serta dibuka peluang kepada pihak yang merasa dirugikan hak-haknya untuk mengajukan keberatan, baik terhadap institusi yang menggunakan upaya paksa tersebut maupun melalui lembaga peradilan," ucap Anis.
Ketiga, lanjut Anis, ketentuan praperadilan hanya memeriksa aspek formil atau administrasi, bukan aspek materiil. Padahal, kata dia, aspek materiillah yang paling banyak disorot dalam penegakan hukum.
"Mekanisme praperadilan yang diatur dalam KUHAP belum mencerminkan keresahan publik bahwa mekanisme praperadilan belum mampu secara efektif mengatasi kelemahan penegakan hukum," kata Anis.
"Misalnya ketika terjadi intimidasi, kekerasan, dan penyiksaan dalam pemeriksaan dan upaya paksa, tidak menjadi pertimbangan hakim praperadilan. Mekanisme praperadilan tidak mampu untuk mengontrol kualitas penegakan hukum," tambahnya.
Keempat, perubahan Alat Bukti dalam KUHAP Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Bukti Elektronik, Segala Sesuatu Yang Diperoleh secara Legal. Namun demikian, ia menuturkan, frasa ”segala sesuatu” bermakna luas dan multitafsir.
"Berisiko menimbulkan Penyalahgunaan bukti ilegal, misalnya hasil penyadapan tidak sah. Perlu penegasan sanksi untuk bukti dari penyiksaan/penyadapan ilegal," katanya.
Menurutnya, KUHAP juga perlu membuka kemungkinan pembentukan mekanisme pengujian admisibilitas terhadap alat-alat bukti tersebut. Hal itu ditujukan untuk memastikan bahwa alat bukti tersebut diperoleh dengan cara-cara yang layak, patut dan tidak melanggar norma hukum dan kesusilaan.
"Terakhir, KUHAP tidak mencantumkan ketentuan tegas terkait konsep koneksitas untuk menjembatani perkara pidana yang melibatkan anggota militer dan sipil secara bersama-sama. Koneksitas untuk mengatur yurisdiksi (peradilan umum vs. peradilan militer) berdasarkan 'titik berat kerugian," ujar Anis.
"Makna dari 'titik berat kerugian' untuk menentukan suatu perkara apakah akan diadili oleh peradilan umum atau peradilan militer, serta perlu adanya transparansi lebih besar dalam penanganan perkara sipil-militer," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
