Tingkatkan Daya Saing Pariwisata, DPR Minta Pemerintah Terapkan Bebas Visa

Komisi VII DPR menilai kebijakan visa Indonesia masih terlalu restriktif, dan tidak sejalan dengan semangat peningkatan daya saing pariwisata nasional. Namun begitu, mengenai lama waktu kunjungan serta negara mana yang jadi prioritas pemberian fasilitas bebas visa kunjungan sementara, Evita menyerahkannya kepada pemerintah namun hendaknya perlu ditelusuri mana yang berpotensi besar berkontribusi memberikan wisman ke Indonesia, serta dengan tetap memperhatikan aspek keamanan nasional dan pengawasan keimigrasian.

”Apakah dikembalikan seperti sebelumnya diberikan untuk 159 negara atau harus dipilih berdasarkan potensi kunjungan yang lebih besar kita persilakan kepada pemerintah untuk menentukannya,” ucapnya.

Evita juga berharap teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk membantu tata kelola kebijakan bebas visa kunjungan ini sehingga lebih mudah, mempercepat pemeriksaan di bandara, meminimalkan human error, mengurangi beban petugas imigrasi dengan tingkat keamanan tinggi, memastikan data penumpang valid sebelum pesawat berangkat atau mencegah penumpang berisiko sebelum tiba, melalui penggunaan teknologi pada sistem pre-arrival registration maupun digital border control, teknologi sistem keamanan digital dan integrase data dan platform.

”Teknologi digital sekarang memungkinkan untuk mempermudah proses dengan pemeriksaan lebih cepat, mendeteksi potensi risiko, dan memastikan keamanan tetap terjaga tanpa menghambat wisatawan, dan pengambilan kebijakan berbasis data sebagaimana diterapkan di negara-negara lain,” ucapnya.