Tingkatkan Daya Saing Pariwisata, DPR Minta Pemerintah Terapkan Bebas Visa
Kamis, 20 November 2025 - 08:01 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty meminta Pemerintah Indonesia segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan visa bagi wisatawan mancanegara (wisman). Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty meminta Pemerintah Indonesia segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan visa bagi wisatawan mancanegara (wisman). Indonesia dinilai tertinggal dibanding banyak negara ASEAN yang memberlakukan kebijakan bebas visa untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi nasional.
Saat ini negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei, hingga Myanmar telah memberikan bebas visa kunjungan kepada sebagian besar wisatawan asing, termasuk wisatawan dari pasar-pasar besar seperti China, India, Rusia, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah.
Sebagai negara dengan potensi pariwisata terbesar di kawasan seperti Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Mandalika, Danau Toba, Likupang, Borobudur, dan ratusan destinasi lainnya Indonesia justru belum memaksimalkan peluang tersebut.
Baca juga: Pariwisata Jadi Motor Ekonomi RI di Kuartal III/2025, Sumbang 3,96% ke PDB Nasional
“Kita tidak boleh kalah bersaing. Jika negara-negara tetangga sudah membuka visa gratis dan kunjungan mereka meningkat tajam, Indonesia harus melakukan langkah serupa agar tetap kompetitif di ASEAN maupun global,” tegasnya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana di Gedung DPR Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (20/11/2025).
Menurut Evita, kebijakan bebas visa terbukti meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan serta memperkuat industri pariwisata negara-negara tersebut. Sementara Indonesia justu mencabut kebijakan bebas visa kunjungan wisata pada saat negara lain berlomba memberikannya pasca pandemi Covid-19. Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab wisman ke Indonesia tidak banyak perkembangannya dibandingkan negara tetangga pasca pandemi.
Baca juga: 11,4 Juta Wisman Mengunjungi Indonesia, Turis ASEAN Mendominasi
Evita mencatat kunjungan ke Malaysia itu pada 8 bulan pertama 2025 sudah 28 juta dari target 31,4 juta tahun 2025. Thailand 24 juta pada 9 bulan pertama 2025 dan mereka target 33,4 juta tahun ini. Sementara Indonesia dalam 9 bulan 2025 meraih 11,43 juta dari target 15 juta sampai akhir 2025, dan itupun didominasi ke Bali yaitu sekitar 5,3 juta pada Januari-September 2025, sementara destinasi lain harus diakui masih terkesan sepi.
”Bali memang ramai tapi jangan lupa secara nasional kita melihat destinasi wisata kita itu belum mampu menarik lebih banyak wisman untuk berkunjung, seperti Danau Toba, Batam, Jakarta, Likupang-Manado, Lombok, Makassar, Bangka Belitung, dan lainnya. Ke Manado itu stag saja di 47.000 padahal kita pernah 130.000 tahun 2019, begitu juga ke Sumut itu belum banyak bergeser dari angka 240.000,” katanya.
Menurut Evita kebijakan bebas visa akan memberikan dampak ekonomi yang besar, antara lain meningkatkan jumlah kunjungan wisman secara drastis, yang kemudian akan mendorong belanja wisatawan yang berdampak langsung pada UMKM, hotel, restoran, transportasi, dan pelaku ekonomi kreatif; memperluas lapangan kerja, menumbuhkan investasi dan konektivitas udara.
Komisi VII DPR menilai kebijakan visa Indonesia masih terlalu restriktif, dan tidak sejalan dengan semangat peningkatan daya saing pariwisata nasional. Namun begitu, mengenai lama waktu kunjungan serta negara mana yang jadi prioritas pemberian fasilitas bebas visa kunjungan sementara, Evita menyerahkannya kepada pemerintah namun hendaknya perlu ditelusuri mana yang berpotensi besar berkontribusi memberikan wisman ke Indonesia, serta dengan tetap memperhatikan aspek keamanan nasional dan pengawasan keimigrasian.
”Apakah dikembalikan seperti sebelumnya diberikan untuk 159 negara atau harus dipilih berdasarkan potensi kunjungan yang lebih besar kita persilakan kepada pemerintah untuk menentukannya,” ucapnya.
Evita juga berharap teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk membantu tata kelola kebijakan bebas visa kunjungan ini sehingga lebih mudah, mempercepat pemeriksaan di bandara, meminimalkan human error, mengurangi beban petugas imigrasi dengan tingkat keamanan tinggi, memastikan data penumpang valid sebelum pesawat berangkat atau mencegah penumpang berisiko sebelum tiba, melalui penggunaan teknologi pada sistem pre-arrival registration maupun digital border control, teknologi sistem keamanan digital dan integrase data dan platform.
”Teknologi digital sekarang memungkinkan untuk mempermudah proses dengan pemeriksaan lebih cepat, mendeteksi potensi risiko, dan memastikan keamanan tetap terjaga tanpa menghambat wisatawan, dan pengambilan kebijakan berbasis data sebagaimana diterapkan di negara-negara lain,” ucapnya.
Saat ini negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei, hingga Myanmar telah memberikan bebas visa kunjungan kepada sebagian besar wisatawan asing, termasuk wisatawan dari pasar-pasar besar seperti China, India, Rusia, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah.
Sebagai negara dengan potensi pariwisata terbesar di kawasan seperti Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Mandalika, Danau Toba, Likupang, Borobudur, dan ratusan destinasi lainnya Indonesia justru belum memaksimalkan peluang tersebut.
Baca juga: Pariwisata Jadi Motor Ekonomi RI di Kuartal III/2025, Sumbang 3,96% ke PDB Nasional
“Kita tidak boleh kalah bersaing. Jika negara-negara tetangga sudah membuka visa gratis dan kunjungan mereka meningkat tajam, Indonesia harus melakukan langkah serupa agar tetap kompetitif di ASEAN maupun global,” tegasnya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana di Gedung DPR Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (20/11/2025).
Menurut Evita, kebijakan bebas visa terbukti meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan serta memperkuat industri pariwisata negara-negara tersebut. Sementara Indonesia justu mencabut kebijakan bebas visa kunjungan wisata pada saat negara lain berlomba memberikannya pasca pandemi Covid-19. Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab wisman ke Indonesia tidak banyak perkembangannya dibandingkan negara tetangga pasca pandemi.
Baca juga: 11,4 Juta Wisman Mengunjungi Indonesia, Turis ASEAN Mendominasi
Evita mencatat kunjungan ke Malaysia itu pada 8 bulan pertama 2025 sudah 28 juta dari target 31,4 juta tahun 2025. Thailand 24 juta pada 9 bulan pertama 2025 dan mereka target 33,4 juta tahun ini. Sementara Indonesia dalam 9 bulan 2025 meraih 11,43 juta dari target 15 juta sampai akhir 2025, dan itupun didominasi ke Bali yaitu sekitar 5,3 juta pada Januari-September 2025, sementara destinasi lain harus diakui masih terkesan sepi.
”Bali memang ramai tapi jangan lupa secara nasional kita melihat destinasi wisata kita itu belum mampu menarik lebih banyak wisman untuk berkunjung, seperti Danau Toba, Batam, Jakarta, Likupang-Manado, Lombok, Makassar, Bangka Belitung, dan lainnya. Ke Manado itu stag saja di 47.000 padahal kita pernah 130.000 tahun 2019, begitu juga ke Sumut itu belum banyak bergeser dari angka 240.000,” katanya.
Menurut Evita kebijakan bebas visa akan memberikan dampak ekonomi yang besar, antara lain meningkatkan jumlah kunjungan wisman secara drastis, yang kemudian akan mendorong belanja wisatawan yang berdampak langsung pada UMKM, hotel, restoran, transportasi, dan pelaku ekonomi kreatif; memperluas lapangan kerja, menumbuhkan investasi dan konektivitas udara.
Komisi VII DPR menilai kebijakan visa Indonesia masih terlalu restriktif, dan tidak sejalan dengan semangat peningkatan daya saing pariwisata nasional. Namun begitu, mengenai lama waktu kunjungan serta negara mana yang jadi prioritas pemberian fasilitas bebas visa kunjungan sementara, Evita menyerahkannya kepada pemerintah namun hendaknya perlu ditelusuri mana yang berpotensi besar berkontribusi memberikan wisman ke Indonesia, serta dengan tetap memperhatikan aspek keamanan nasional dan pengawasan keimigrasian.
”Apakah dikembalikan seperti sebelumnya diberikan untuk 159 negara atau harus dipilih berdasarkan potensi kunjungan yang lebih besar kita persilakan kepada pemerintah untuk menentukannya,” ucapnya.
Evita juga berharap teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk membantu tata kelola kebijakan bebas visa kunjungan ini sehingga lebih mudah, mempercepat pemeriksaan di bandara, meminimalkan human error, mengurangi beban petugas imigrasi dengan tingkat keamanan tinggi, memastikan data penumpang valid sebelum pesawat berangkat atau mencegah penumpang berisiko sebelum tiba, melalui penggunaan teknologi pada sistem pre-arrival registration maupun digital border control, teknologi sistem keamanan digital dan integrase data dan platform.
”Teknologi digital sekarang memungkinkan untuk mempermudah proses dengan pemeriksaan lebih cepat, mendeteksi potensi risiko, dan memastikan keamanan tetap terjaga tanpa menghambat wisatawan, dan pengambilan kebijakan berbasis data sebagaimana diterapkan di negara-negara lain,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
