Tok! Rapat Paripurna DPR Resmi Sahkan RUU KUHAP

JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal sebagai RUU KUHAP . Pengesahan dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani .

Dalam Rapat Paripurna DPR tersebut, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membacakan laporan tentang pembahasan RUU KUHAP.

"Setiap perdebatan memang harus ada akhirnya, ya. Ubur-ubur ikan lele, RUU KUHAP kita sahkan, Le," kata Habiburohkman di Ruang Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/11/2025).

Habiburokhman kemudian mendatangi meja pimpinan sidang dan memberikan laporan pembahasan ke Ketua DPR RI Puan Maharani. Setelah menerima laporan Habiburokhman, Puan meminta persetujuan fraksi-fraksi dan anggota DPR RI.

Baca Juga: Beberapa Catatan atas RUU KUHAP 2023

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraki terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana, apakah dapat disetujui atau disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan.

Anggota DPR RI yang hadir pun kompak menjawab setuju. Puan pun mengetuk palu.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut pihaknya akan mengesahkan RUU Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHAP pada rapat paripurna yang digelar pekan ini. "Ya minggu depan, kita (sahkan RKUHAP jadi UU di paripurna) yang terdekat ya," kata Habiburokhman usai raker bersama Pemerintah, Kamis (13/11/2025).

Habiburokhman menyampaikan, pihaknya telah mengakomodasi aspirasi dari koalisi masyarakat sipil ke dalam RUU KUHAP. Namun, tak semuanya bisa diakomodasi. "Kami mohon maaf bahwa tidak bisa semua masukan dari semua orang kami akomodir di sini, karena memang DPR memiliki keterbatasan, bahkan tidak semua keinginan kami masing-masing bisa diakomodir di sini," ujar Habiburokhman.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, inilah realitas parlemen, harus saling berkompromi. "Kita menerima pikiran-pikiran rekan-rekan, konteksnya begitu ya, kompromi yang positif, menerima pikiran rekan-rekan, tapi memang tidak bisa semua. Kami akan maksimalkan ini sebagai pendamping dari KUHP yabg akan berlaku 2 Januari 2026."

Dia mengatakan, RUU KUHAP mengatur tentang restorative justice hingga penguatan peran advokat dan menambah hak tersangka untuk mencegah abuse of power aparat penegak hukum.

"Kita juga ada pengaturan yang signifikan ya, terutama dari organisasi disabilitas ya, dipimpin Mbak Yeni Rosa Damayanti, ada tiga atau empat pasal yang sangat strategis kita akomodir kita masukan dalam KUHAP ini," pungkas Habiburokhman.



Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyepakati RUU KUHAP akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) di dalam rapat paripurna terdekat. Kesepakatan diambil dalam forum Raker Komisi III DPR RI bersama Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kamis (13/11/2025) sore.

Delapan fraksi di DPR RI sepakat membawa RUU KUHAP untuk disahkan menjadi UU. Kedelapan fraksi itu ialah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat.

"Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah apakah naskah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan atas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat, setuju?" tanya Habiburokhman kepada para anggota.

"Setuju," sahut para peserta.