Dapat Aspirasi Bisnis Media Lesu, Menkeu Purbaya: Kemarin Nggak Protes, sehingga Ekonomi Jatuh
Minggu, 16 November 2025 - 09:20 WIB
loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengikuti Run for Good Journalism 2025 di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (16/11/2025). Foto/Aldhi Chandra Setiawan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong media nasional untuk memberi kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kritik itu juga bagian untuk mendorong perekonomian Indonesia.
Hal itu diungkapkan Purbaya setelah mendengar keluhan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di ajang Run For Good Journalism yang diselenggarakan Forum Pemred di Unika Atma Jaya, Jakarta, Minggu (16/11/2025) pagi.
"Tadi juga saya diskusi, sempat diskusi dengan pemred-pemrednya. Mereka ngeluh, katanya bisnis jurnalisme sekarang lagi turun, media lagi turun," ucap Purbaya seusai lari.
Baca Juga: Hensat: Purbaya Menteri Pertama yang Ngajak Rakyat Kaya Bareng-bareng
Menurut Purbaya, perekonomian Indonesia sempat lesu lantaran media kurang mengkritik penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, ia mendorong media bisa terus mengkritik dan memberikan solusi terhadap suatu persoalan bangsa.
"Saya bilang ya itu karena Anda kemarin-kemarin enggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh Anda diam aja. Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita enggak jatuh lagi ekonominya. Jadi ekonomi melambat, jurnalis juga berdosa," ujar Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya menilai, sikap sejumlah media mainstream saat ini cenderung "mingkem." Menurutnya, media kurang menjalankan peran sebagai pengawas pemerintahan. "Saya lihat beberapa tahun ini jurnalisnya mingkem semuanya. Kurang galak, nggak pernah kasih kritik," tutur Purbaya.
Menurutnya, hal itu yang menyebabkan ekonomi Indonesia lesu. "Tetapi ke depan-depan juga praktislah ber-journalism, kasih kritik yang baik, tetapi kasih pencerahannya juga kalau bisa," ucap Purbaya.
Ketua Forum Pemred Indonesia Retno Pinasti menyampaikan, pihaknya mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan media. "Salah satu inisiatif yang akan mulai kita dorong adalah no tax for knowledge. No tax for knowledge ini maksudnya adalah untuk lembaga-lembaga institusi jurnalistik yang bagus, yang terverifikasi, yang memberikan edukasi dan informasi yang benar, kalau bisa dikurangi pajaknya," kata Retno.
Hal itu diungkapkan Purbaya setelah mendengar keluhan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di ajang Run For Good Journalism yang diselenggarakan Forum Pemred di Unika Atma Jaya, Jakarta, Minggu (16/11/2025) pagi.
"Tadi juga saya diskusi, sempat diskusi dengan pemred-pemrednya. Mereka ngeluh, katanya bisnis jurnalisme sekarang lagi turun, media lagi turun," ucap Purbaya seusai lari.
Baca Juga: Hensat: Purbaya Menteri Pertama yang Ngajak Rakyat Kaya Bareng-bareng
Menurut Purbaya, perekonomian Indonesia sempat lesu lantaran media kurang mengkritik penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, ia mendorong media bisa terus mengkritik dan memberikan solusi terhadap suatu persoalan bangsa.
"Saya bilang ya itu karena Anda kemarin-kemarin enggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh Anda diam aja. Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita enggak jatuh lagi ekonominya. Jadi ekonomi melambat, jurnalis juga berdosa," ujar Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya menilai, sikap sejumlah media mainstream saat ini cenderung "mingkem." Menurutnya, media kurang menjalankan peran sebagai pengawas pemerintahan. "Saya lihat beberapa tahun ini jurnalisnya mingkem semuanya. Kurang galak, nggak pernah kasih kritik," tutur Purbaya.
Menurutnya, hal itu yang menyebabkan ekonomi Indonesia lesu. "Tetapi ke depan-depan juga praktislah ber-journalism, kasih kritik yang baik, tetapi kasih pencerahannya juga kalau bisa," ucap Purbaya.
Ketua Forum Pemred Indonesia Retno Pinasti menyampaikan, pihaknya mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan media. "Salah satu inisiatif yang akan mulai kita dorong adalah no tax for knowledge. No tax for knowledge ini maksudnya adalah untuk lembaga-lembaga institusi jurnalistik yang bagus, yang terverifikasi, yang memberikan edukasi dan informasi yang benar, kalau bisa dikurangi pajaknya," kata Retno.
(zik)
Lihat Juga :
