Mendagri Dorong Pemda Perbanyak Rusun sebagai Solusi Permukiman Padat
Sabtu, 15 November 2025 - 23:03 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) memperbanyak rumah susun untuk mengurai kepadatan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) memperbanyak rumah susun untuk mengurai kepadatan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikatakan saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, belum lama ini.
Tito menilai pentingnya memperbanyak pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk, termasuk Jakarta. Hunian vertikal dinilai mampu memperbaiki tata kota sekaligus memudahkan penyediaan fasilitas publik seperti sarana olahraga dan ruang terbuka hijau.
Baca juga: Rusun di Kawasan Superblok Harus Dikelola dengan Baik
Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Hadi Supratikta ikut menanggapi soal arahan Tito tersebut. Dia menilai ide dan saran Tito relevan sekaligus kompatibel untuk mengurai masalah kepadatan penduduk.
"Pembangunan desain kontekstual harus mempertimbangkan aspek hidro-oseanografi, mitigasi bencana (misalnya tsunami atau banjir rob), dan potensi adanya penurunan tanah akibat tidak adanya larangan pengambilan air tanah yang berlebihan untuk industri, serta mempertimbangkan kearifan lokal," katanya, Sabtu (15/11/2025).
Tito menilai pentingnya memperbanyak pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk, termasuk Jakarta. Hunian vertikal dinilai mampu memperbaiki tata kota sekaligus memudahkan penyediaan fasilitas publik seperti sarana olahraga dan ruang terbuka hijau.
Baca juga: Rusun di Kawasan Superblok Harus Dikelola dengan Baik
Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Hadi Supratikta ikut menanggapi soal arahan Tito tersebut. Dia menilai ide dan saran Tito relevan sekaligus kompatibel untuk mengurai masalah kepadatan penduduk.
"Pembangunan desain kontekstual harus mempertimbangkan aspek hidro-oseanografi, mitigasi bencana (misalnya tsunami atau banjir rob), dan potensi adanya penurunan tanah akibat tidak adanya larangan pengambilan air tanah yang berlebihan untuk industri, serta mempertimbangkan kearifan lokal," katanya, Sabtu (15/11/2025).
Lihat Juga :
