Kompolnas: Polri Boleh Duduki Jabatan Sipil Asalkan Berkaitan dengan Penegakan Hukum
Sabtu, 15 November 2025 - 21:01 WIB
loading...
Kompolnas menanggapi putusan MK mengenai polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi harus mundur. Kompolnas mengatakan polisi tetap diperbolehkan menjabat di luar institusi sesuai Undang-Undang ASN. Foto: Ilustrasi/Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi harus mundur. Kompolnas mengatakan polisi tetap diperbolehkan menjabat di luar institusi sesuai Undang-Undang ASN.
“Menurut Undang-Undang Kepolisian itu memang dilarang yang tak berkaitan, kalau berkaitan boleh. Dan itu ada aturan UU ASN di PP jika berkaitan memang dibolehkan,” ujar Komisioner Kompolnas Choirul Anam, Sabtu (15/11/2025).
Baca juga: Akademisi Anggap Putusan MK soal Larang Polri Duduki Jabatan Sipil Tak Tepat
Dia menjelaskan anggota polisi memang diperbolehkan menjabat di luar institusi asalkan masih berkaitan dengan penegakan hukum di antaranya BNN, KPK, hingga BNPT.
“Berkaitan ini salah satunya terkait penegakan hukum. Butuh keterampilan khusus kepolisian. Misalnya kayak BNN, BNPT, KPK atau lembaga-lembaga lain yang erat kaitannya dengan kerja-kerja kepolisian khususnya penegakan hukum yang tak tergantikan,” ungkap Anam.
Dia menilai beda dengan TNI yang jika bermasalah akan disidang di peradilan khusus. “Kedua, apa bedanya kepolisian dengan institusi lain misalnya TNI. Kalau kepolisian itu masih institusi sipil sehingga tradisi-tradisi sipilnya melekat,” katanya.
“Misalnya ada penyalahgunaan kewenangan dalam institusi tersebut dia masih berhadapan dengan pengadilan umum sipil gitu,” tambahnya.
“Menurut Undang-Undang Kepolisian itu memang dilarang yang tak berkaitan, kalau berkaitan boleh. Dan itu ada aturan UU ASN di PP jika berkaitan memang dibolehkan,” ujar Komisioner Kompolnas Choirul Anam, Sabtu (15/11/2025).
Baca juga: Akademisi Anggap Putusan MK soal Larang Polri Duduki Jabatan Sipil Tak Tepat
Dia menjelaskan anggota polisi memang diperbolehkan menjabat di luar institusi asalkan masih berkaitan dengan penegakan hukum di antaranya BNN, KPK, hingga BNPT.
“Berkaitan ini salah satunya terkait penegakan hukum. Butuh keterampilan khusus kepolisian. Misalnya kayak BNN, BNPT, KPK atau lembaga-lembaga lain yang erat kaitannya dengan kerja-kerja kepolisian khususnya penegakan hukum yang tak tergantikan,” ungkap Anam.
Dia menilai beda dengan TNI yang jika bermasalah akan disidang di peradilan khusus. “Kedua, apa bedanya kepolisian dengan institusi lain misalnya TNI. Kalau kepolisian itu masih institusi sipil sehingga tradisi-tradisi sipilnya melekat,” katanya.
“Misalnya ada penyalahgunaan kewenangan dalam institusi tersebut dia masih berhadapan dengan pengadilan umum sipil gitu,” tambahnya.
(jon)
Lihat Juga :
