Reformasi Polri Bakal Perkuat Profesionalisme, Akuntabilitas dan Modernisasi
Jum'at, 14 November 2025 - 17:46 WIB
loading...
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi menyebut bahwa wacana reposisi Polri di bawah kementerian telah memunculkan keresahan internal. Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wacana reposisi Polri di bawah kementerian telah memunculkan keresahan internal, terutama di tengah dinamika politik dan reformasi kelembagaan yang sedang berlangsung. Sebab reposisi tersebut berpotensi mengganggu fungsi Polri.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi menegaskan, penting untuk menempatkan seluruh isu tersebut pada konteks yang tepat. Negara tidak sedang mengubah arah fundamental mengenai posisi Polri dalam arsitektur ketatanegaraan.
Baca juga: DPR Tegaskan Reformasi Polri Tak Ubah Polisi di Bawah Kementerian
"Komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebelum Pemilu 2024 bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden masih menjadi pegangan utama yang belum pernah ditarik kembali," katanya, Jumat (14/11/2025).
Dia menyebut janji tersebut bukan sekadar retorika kampanye. Namun bagian dari desain besar stabilitas keamanan nasional yang menuntut Polri berada pada posisi strategis, tidak terjebak pada struktur birokratis kementerian yang berpotensi menghambat tanggung jawab institusi penegak hukum.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi menegaskan, penting untuk menempatkan seluruh isu tersebut pada konteks yang tepat. Negara tidak sedang mengubah arah fundamental mengenai posisi Polri dalam arsitektur ketatanegaraan.
Baca juga: DPR Tegaskan Reformasi Polri Tak Ubah Polisi di Bawah Kementerian
"Komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebelum Pemilu 2024 bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden masih menjadi pegangan utama yang belum pernah ditarik kembali," katanya, Jumat (14/11/2025).
Dia menyebut janji tersebut bukan sekadar retorika kampanye. Namun bagian dari desain besar stabilitas keamanan nasional yang menuntut Polri berada pada posisi strategis, tidak terjebak pada struktur birokratis kementerian yang berpotensi menghambat tanggung jawab institusi penegak hukum.
Lihat Juga :
