Wujudkan SDGs 2030, LAN Perkuat Tata Kelola Pemerintahan di Pusat dan Daerah
Jum'at, 14 November 2025 - 11:37 WIB
loading...
LAN perkuat kapasitas tata kelola pemerintahan nasional dan daerah untuk mempercepat pencapaian target SDGs 2030. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) perkuat kapasitas tata kelola pemerintahan nasional dan daerah. Langkah tersebut bertujuan untuk mempercepat pencapaian target SDGs 2030.
Upaya memperkuat tata kelola tersebut terungkap dalam Workshop Training of Trainers (ToT) on Effective National to Local Governance for Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation in Indonesia di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Jakarta, Selasa 11 November 2025.
Kegiatan yang digelar LAN bersama UNPOG/DPIDG/United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) dan Tanoto Foundation ini diikuti oleh 44 peserta dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta media.
Baca juga: LAN Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor melalui Akademi Pengentasan Kemiskinan di Probolinggo
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan Indonesia saat ini berada pada fase krusial menuju target SDGs 2030. Berdasarkan laporan United Nations SDGs Report 2024, hanya sekitar 70% target global yang berjalan sesuai rencana, sementara kawasan Asia Pasifik masih menghadapi kemunduran dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial.
“Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketimpangan pembangunan antarwilayah, angka stunting yang masih 21,5%, serta rendahnya tingkat literasi dan numerasi di berbagai daerah. Karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci agar target SDGs dapat tercapai tepat waktu,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
Agus menjelaskan kegiatan ini berfokus pada tiga prioritas utama percepatan SDGs di Indonesia. Pertama, Tata Kelola Multi-Level, yaitu memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong lokalisasi SDGs. Ia mencontohkan keberhasilan Finlandia dan Kosta Rika dalam membangun platform lintas sektor dan lintas level yang menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih koheren.
Baca juga: Kisah Benny Moerdani Jalin Hubungan Terlarang dengan Israel demi Lindungi Nyawa Soeharto
Kedua, Pembiayaan Terintegrasi dan Inovatif, yang menekankan perlunya kerangka pembiayaan SDGs yang menggabungkan berbagai sumber seperti anggaran regional, transfer pusat, kemitraan swasta, serta insentif berbasis hasil (result-based financing).
Ketiga, Sistem Data dan Pemantauan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI), yang dapat digunakan untuk analitik prediktif—misalnya mendeteksi kerentanan stunting, potensi putus sekolah, serta memperkuat evaluasi kinerja berbasis bukti. “Pendekatan ini diharapkan memperkuat sistem perencanaan kebijakan yang lebih adaptif dan akurat,” tegasnya.
LAN juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator SDGs, khususnya SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, hingga RKPD, agar pelaksanaannya dapat diukur secara sistematis dan akuntabel.
Head of Office Unpog/DPIDG/UN Desa Changseob Han, menekankan pentingnya membangun lembaga publik yang kuat, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan global.
“Agenda 2030 dan Visi Indonesia 2045 merupakan tanggung jawab bersama di tengah tantangan global seperti konflik, perubahan iklim, dan menurunnya kepercayaan publik. Di masa seperti ini, peran institusi publik yang efektif sangat penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal (no one left behind),” ujarnya.
Han juga mengapresiasi langkah Indonesia yang telah mencapai 61% indikator SDGs dengan tren yang positif. Namun, tantangan di tingkat daerah masih cukup besar, terutama terkait kompleksitas pembiayaan dan keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih.
Head of Policy and Advocacy Tanoto Foundation Eddy Henry, menyampaikan kolaborasi antara Tanoto Foundation dan LAN menjadi bentuk nyata kemitraan strategis dalam mendukung tata kelola yang efektif dan berbasis data.
“Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kapasitas pelatih dan policy champions dalam mengawal implementasi SDGs, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.
Direktur Advokasi dan Pengembangan Kinerja Kebijakan LAN Seno Hartono menyebutkan workshop ini dirancang untuk melahirkan pelatih kebijakan (policy trainers) yang mampu mengembangkan peta jalan dan rencana aksi kelembagaan tata kelola efektif untuk percepatan SDGs.
“Setiap peserta akan diminta membuat rancangan pelatihan tindak lanjut yang akan dipresentasikan di akhir program,” jelasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala UN Resident Coordinator in Indonesia (UNRC) Mathew David Jhonson Idan, Programme Management Expert UN DESA, Mr. Prabin Maharjan. Melalui kegiatan ini, LAN menegaskan komitmennya untuk terus menjadi akselerator reformasi birokrasi dan penggerak tata kelola pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Ke depan, diharapkan TOT-Workshop ini tidak hanya berhenti di sini, melainkan harus bisa ditindaklanjuti untuk dilaksanakan di instansi asal peserta. Sebagaimana di sampaikan oleh Muzani Mohamad Mansoer, diharapkan networking/jejaring kerja bisa dibangun kolaborasi antara Lembaga Administrasi Negara (LAN), United Nations Development and Social Affairs (UNDESA), United Nations Project Office on Governance (UNPOG) Division for Public Institutions and Digital Government (DPIDG) dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.
“Pesan daro Kadis DPMPTSP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Alexander B. Koroh, dan BPSDM Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Aulia Widyaiswara semakin menambah semangat menyusun roadmap di masa yang akan datang,” katanya.
Upaya memperkuat tata kelola tersebut terungkap dalam Workshop Training of Trainers (ToT) on Effective National to Local Governance for Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation in Indonesia di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Jakarta, Selasa 11 November 2025.
Kegiatan yang digelar LAN bersama UNPOG/DPIDG/United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) dan Tanoto Foundation ini diikuti oleh 44 peserta dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta media.
Baca juga: LAN Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor melalui Akademi Pengentasan Kemiskinan di Probolinggo
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan Indonesia saat ini berada pada fase krusial menuju target SDGs 2030. Berdasarkan laporan United Nations SDGs Report 2024, hanya sekitar 70% target global yang berjalan sesuai rencana, sementara kawasan Asia Pasifik masih menghadapi kemunduran dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial.
“Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketimpangan pembangunan antarwilayah, angka stunting yang masih 21,5%, serta rendahnya tingkat literasi dan numerasi di berbagai daerah. Karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci agar target SDGs dapat tercapai tepat waktu,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
Agus menjelaskan kegiatan ini berfokus pada tiga prioritas utama percepatan SDGs di Indonesia. Pertama, Tata Kelola Multi-Level, yaitu memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong lokalisasi SDGs. Ia mencontohkan keberhasilan Finlandia dan Kosta Rika dalam membangun platform lintas sektor dan lintas level yang menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih koheren.
Baca juga: Kisah Benny Moerdani Jalin Hubungan Terlarang dengan Israel demi Lindungi Nyawa Soeharto
Kedua, Pembiayaan Terintegrasi dan Inovatif, yang menekankan perlunya kerangka pembiayaan SDGs yang menggabungkan berbagai sumber seperti anggaran regional, transfer pusat, kemitraan swasta, serta insentif berbasis hasil (result-based financing).
Ketiga, Sistem Data dan Pemantauan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI), yang dapat digunakan untuk analitik prediktif—misalnya mendeteksi kerentanan stunting, potensi putus sekolah, serta memperkuat evaluasi kinerja berbasis bukti. “Pendekatan ini diharapkan memperkuat sistem perencanaan kebijakan yang lebih adaptif dan akurat,” tegasnya.
LAN juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator SDGs, khususnya SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, hingga RKPD, agar pelaksanaannya dapat diukur secara sistematis dan akuntabel.
Head of Office Unpog/DPIDG/UN Desa Changseob Han, menekankan pentingnya membangun lembaga publik yang kuat, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan global.
“Agenda 2030 dan Visi Indonesia 2045 merupakan tanggung jawab bersama di tengah tantangan global seperti konflik, perubahan iklim, dan menurunnya kepercayaan publik. Di masa seperti ini, peran institusi publik yang efektif sangat penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal (no one left behind),” ujarnya.
Han juga mengapresiasi langkah Indonesia yang telah mencapai 61% indikator SDGs dengan tren yang positif. Namun, tantangan di tingkat daerah masih cukup besar, terutama terkait kompleksitas pembiayaan dan keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih.
Head of Policy and Advocacy Tanoto Foundation Eddy Henry, menyampaikan kolaborasi antara Tanoto Foundation dan LAN menjadi bentuk nyata kemitraan strategis dalam mendukung tata kelola yang efektif dan berbasis data.
“Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kapasitas pelatih dan policy champions dalam mengawal implementasi SDGs, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.
Direktur Advokasi dan Pengembangan Kinerja Kebijakan LAN Seno Hartono menyebutkan workshop ini dirancang untuk melahirkan pelatih kebijakan (policy trainers) yang mampu mengembangkan peta jalan dan rencana aksi kelembagaan tata kelola efektif untuk percepatan SDGs.
“Setiap peserta akan diminta membuat rancangan pelatihan tindak lanjut yang akan dipresentasikan di akhir program,” jelasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala UN Resident Coordinator in Indonesia (UNRC) Mathew David Jhonson Idan, Programme Management Expert UN DESA, Mr. Prabin Maharjan. Melalui kegiatan ini, LAN menegaskan komitmennya untuk terus menjadi akselerator reformasi birokrasi dan penggerak tata kelola pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Ke depan, diharapkan TOT-Workshop ini tidak hanya berhenti di sini, melainkan harus bisa ditindaklanjuti untuk dilaksanakan di instansi asal peserta. Sebagaimana di sampaikan oleh Muzani Mohamad Mansoer, diharapkan networking/jejaring kerja bisa dibangun kolaborasi antara Lembaga Administrasi Negara (LAN), United Nations Development and Social Affairs (UNDESA), United Nations Project Office on Governance (UNPOG) Division for Public Institutions and Digital Government (DPIDG) dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.
“Pesan daro Kadis DPMPTSP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Alexander B. Koroh, dan BPSDM Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Aulia Widyaiswara semakin menambah semangat menyusun roadmap di masa yang akan datang,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
