4 Gubernur Riau Terseret Kasus Korupsi, Mantan Penyidik KPK: Whistleblowing System Berjalan
Jum'at, 07 November 2025 - 07:25 WIB
loading...
Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua orang lainnya ditetapkan tersangka dugaan korupsi. Foto/Dok IMG
A
A
A
JAKARTA - Sepanjang sejarah, empat gubernur Riau terseret kasus korupsi. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Yudi Purnomo Harahap menyebut hal itu sebagai tanda bahwa whistleblowing system di Riau berjalan.
Diketahui, Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan telah ditetapkan tersangka dugaan korupsi. Sebelumnya, ada Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun yang terseret kasus korupsi.
Di tengah sorotan terhadap kasus yang menimpa para gubernur Riau tersebut, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap melihatnya dari sisi lain. Menurutnya, apa yang terjadi di Riau merupakan bukti adanya whistleblower.
Baca Juga: Ditetapkan Tersangka, Gubernur Riau Abdul Wahid Langsung Ditahan
"Satu hal yang penting, whistleblower's system di Riau berjalan. Ada orang-orang yang kemudian bisa jadi melapor adanya kejadian, karena ini presisi, OTT," ujar Yudi saat syuting podcast To The Point Aja di iNews Tower, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Yudi mengatakan, sebenarnya perlawanan masyarakat dan birokrasi terhadap praktik korupsi itu ada. Mereka melaporkan hal itu ke KPK karena sebenarnya penyelidik KPK tidak tahu apa yang terjadi di sana. Setelah ada laporan dan laporan tersebut presisi, dilakukan verifikasi dan tindakan.
Diketahui, whistleblowing system adalah adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja.
Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yakni M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.
Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan OTT di Riau pada Senin (3/11/2025). Setelah operasi senyap tersebut, KPK memeriksa 10 orang yang sembilan di antaranya diterbangkan ke Jakarta dari Riau dan satu orang lainnya menyerahkan diri. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan, penetapan tersangka ini seusai ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. "KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Tanak saat konferensi pers di kantornya pada Rabu (5/11/2025).
Setelah diumumkan sebagai tersangka, Abdul Wahid dan dua orang lainnya langsung ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 4-23 November 2025. Tanak melanjutkan, tersangka AW ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK. Sementara itu, tersangka DAN dan MAS ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Diketahui, Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan telah ditetapkan tersangka dugaan korupsi. Sebelumnya, ada Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun yang terseret kasus korupsi.
Di tengah sorotan terhadap kasus yang menimpa para gubernur Riau tersebut, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap melihatnya dari sisi lain. Menurutnya, apa yang terjadi di Riau merupakan bukti adanya whistleblower.
Baca Juga: Ditetapkan Tersangka, Gubernur Riau Abdul Wahid Langsung Ditahan
"Satu hal yang penting, whistleblower's system di Riau berjalan. Ada orang-orang yang kemudian bisa jadi melapor adanya kejadian, karena ini presisi, OTT," ujar Yudi saat syuting podcast To The Point Aja di iNews Tower, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Yudi mengatakan, sebenarnya perlawanan masyarakat dan birokrasi terhadap praktik korupsi itu ada. Mereka melaporkan hal itu ke KPK karena sebenarnya penyelidik KPK tidak tahu apa yang terjadi di sana. Setelah ada laporan dan laporan tersebut presisi, dilakukan verifikasi dan tindakan.
Diketahui, whistleblowing system adalah adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja.
Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yakni M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.
Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan OTT di Riau pada Senin (3/11/2025). Setelah operasi senyap tersebut, KPK memeriksa 10 orang yang sembilan di antaranya diterbangkan ke Jakarta dari Riau dan satu orang lainnya menyerahkan diri. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan, penetapan tersangka ini seusai ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. "KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Tanak saat konferensi pers di kantornya pada Rabu (5/11/2025).
Setelah diumumkan sebagai tersangka, Abdul Wahid dan dua orang lainnya langsung ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 4-23 November 2025. Tanak melanjutkan, tersangka AW ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK. Sementara itu, tersangka DAN dan MAS ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(zik)
Lihat Juga :
