Komisi III DPR Kritisi Efektivitas Belanja Modal Polri

“Logistik banyak karena itu diadakan begitu saja tanpa didasarkan kebutuhan institusi kepolisian tapi keinginan para vendor. Pak Wakapolri saya berharap ada perhatian masalah ini agar ada road map apa yang menjadi skala prioritas agar anggaran efektif dan sesuai skala sasaran,” tuturnya.

Kemudian, Sudding juga mengkritisi soal anggaran refocusing Covid-19 di 2020 sebesar Rp 6,7 triliun di Polri yang dialihkan ke pengadaan Informasi Teknologi (IT). Dia mempertanyakan apa alasan pengalihan anggaran refocusing penanganan Covid-19 itu.

“Ada apa, sekali lagi kalau ini atas keinginan pengusaha, sampai kapan bisa kita mengefektifitaskan anggaran di institusi Polri, ini juga jadi perhatian buat Pak Hendro di Asrena, jangan kemudian semua didasarkan pada keinginan para vendor sehingga anggaran tidak tepat sasaran,” kata Sudding.

Anggota Komisi III DPR Santoso juga menyoroti hal serupa. Dia meminta Polri dalam pengadaan itu sifatnya proyek semata. Padahal, Presiden Jokowi selalu mengingatkan bahwa program di K/L itu harus berorientasi pada outcome atau hasil. Bahkan, pengadaan di Polri itu harus ada terobosan. Vendor harus juga memberikan garansi sekian tahun sehingga tidak perlu beli lagi dan anggaran Polri bisa dialihkan untuk kebutuhan lain.

“Kalau dicek, banyak alat polri ditelantarkan padahal bisa diperbaiki dan anggaran diajukan setiap tahunnya. Kalaupun meningkat, bisa digunakan untuk keperluan yang lain, terutama Asrena yang memiliki penegtahuan tentang itu, sehingga Polres terlantar, Polsek nggak punya kantor pindah, dengan dihilangkan pikiran mindset untuk project itu saya kira bisa terealisasim” ujar politikus Partai Demokrat itu