Pejabat Publik PKS Harus Bersih, Peduli, Profesional, dan Negarawan
Senin, 03 November 2025 - 12:26 WIB
loading...
A
A
A
Menurutnya, makna “bersih” berarti taat hukum, etika, dan moral dalam setiap tindakan. “Kita ingin seluruh pejabat publik PKS menjaga integritas dengan prinsip Zero Case, tanpa pelanggaran hukum maupun etika,” tegasnya.
Nilai “peduli”, lanjutnya, diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan rakyat dan upaya serius mencari solusi atasnya. Sementara itu, “profesional” menandakan kesiapan dan kompetensi setiap pejabat publik dalam menyelesaikan persoalan secara efektif.
Adapun nilai “negarawan”, kata Almuzzammil, adalah sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan elektoral. “Kita ingin menghadirkan politik pelayanan, bukan politik kekuasaan. Politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan masa depan bangsa,” ujarnya.
Almuzzammil menutup sambutannya dengan menyerukan agar seluruh pejabat publik PKS menjadikan amanah yang diemban sebagai ladang pengabdian. “Kita ingin rakyat benar-benar merasakan kehadiran pejabat publik PKS yang bersih, peduli, profesional, dan berjiwa negarawan. Inilah cara kita berkhidmat untuk Indonesia,” imbuhnya.
Lebih lanjut Almuzzammil menegaskan pentingnya sikap kritis, konstruktif, dan solutif sebagai amanat konstitusi untuk menjaga demokrasi tetap berada dalam rel check and balances. Ia mencontohkan bagaimana PKS sejak awal konsisten menyuarakan kritik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang dinilai bermasalah secara kebijakan dan pembiayaan.
“Ketika program kereta cepat, kita di PKS memberikan catatan kritik yang konstruktif. Kita meminta dibentuk panitia khusus (Pansus) dan menegaskan agar dana APBN tidak digunakan, supaya APBN tetap fokus pada sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, kritik PKS tersebut kini terbukti relevan dengan munculnya berbagai perdebatan publik terkait beban keuangan negara akibat proyek tersebut. “Kritik kami bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan keuangan negara dan memastikan pembangunan berjalan sesuai skala prioritas,” tambahnya.
Nilai “peduli”, lanjutnya, diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan rakyat dan upaya serius mencari solusi atasnya. Sementara itu, “profesional” menandakan kesiapan dan kompetensi setiap pejabat publik dalam menyelesaikan persoalan secara efektif.
Adapun nilai “negarawan”, kata Almuzzammil, adalah sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan elektoral. “Kita ingin menghadirkan politik pelayanan, bukan politik kekuasaan. Politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan masa depan bangsa,” ujarnya.
Almuzzammil menutup sambutannya dengan menyerukan agar seluruh pejabat publik PKS menjadikan amanah yang diemban sebagai ladang pengabdian. “Kita ingin rakyat benar-benar merasakan kehadiran pejabat publik PKS yang bersih, peduli, profesional, dan berjiwa negarawan. Inilah cara kita berkhidmat untuk Indonesia,” imbuhnya.
Lebih lanjut Almuzzammil menegaskan pentingnya sikap kritis, konstruktif, dan solutif sebagai amanat konstitusi untuk menjaga demokrasi tetap berada dalam rel check and balances. Ia mencontohkan bagaimana PKS sejak awal konsisten menyuarakan kritik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang dinilai bermasalah secara kebijakan dan pembiayaan.
“Ketika program kereta cepat, kita di PKS memberikan catatan kritik yang konstruktif. Kita meminta dibentuk panitia khusus (Pansus) dan menegaskan agar dana APBN tidak digunakan, supaya APBN tetap fokus pada sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, kritik PKS tersebut kini terbukti relevan dengan munculnya berbagai perdebatan publik terkait beban keuangan negara akibat proyek tersebut. “Kritik kami bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan keuangan negara dan memastikan pembangunan berjalan sesuai skala prioritas,” tambahnya.
Lihat Juga :
