Serbuan Barang China, Pemerintah Diminta Perkuat UMKM dan Industri Lokal

JAKARTA - Hubungan Indonesia dan Republik Rakyat China yang telah menginjak usia 75 tahun pada 2025 masih menghadapi beberapa tantangan di tengah kemesraan yang berlangsung akhir-akhir ini. Selain tantangan dalam bidang keamanan yang diakibatkan sikap agresif RRC di Laut China Selatan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tantangan lain yang masih dihadapi kedua negara adalah tantangan di bidang ekonomi.

Selain di bidang infrastruktur dan pertambangan yang masih menghadirkan problema di tengah peluang yang ditawarkan antara lain banjirnya tenaga kerja asal China dan utang yang menjadi beban Negara. Hubungan perdagangan antara China dan Indonesia juga diwarnai banjir barang dengan harga murah asal negara itu.

Baca juga: Impor Barang Murah China Dinilai Meresahkan Iklim Industri dalam Negeri

Kondisi ini berpotensi menghantam industri lokal dan UMKM di Indonesia serta membawa dampak bagi tenaga kerja lokal yang bisa kehilangan pekerjaan bila industri mereka kalah bersaing dengan produk China.

Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) Johanes Herlijanto menyampaikan pentingnya memperhatikan dan mencari solusi bagi fenomena banjir barang China karena berdampak pada kemandirian bangsa.

“Kehadiran barang China dengan harga sangat kompetitif bukan hanya berdampak pada industri lokal, UMKM, serta tenaga kerja yang harus menghadapi kehilangan pekerjaan akibat perusahaan tempat mereka bekerja kalah bersaing, tetapi juga pada potensi ketergantungan masyarakat Indonesia pada barang China,” ujar Johanes yang juga dosen jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan itu pada seminar di Kampus Pascasarjana Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Dalam seminar yang digagas Paramadina Asia Pacific Institute (PAPI) bersama FSI dan Ikatan Pemuda Tionghoa (IPTI) itu, sejumlah pembicara turut hadir yakni Mohammad Dian Revindo, ekonom yang menjadi Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha LPEM FEB Universitas Indonesia dan dosen Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan UI; Yen Yen Kuswati, Wakil Ketua Komite Tetap Konektivitas Sosial Budaya Bidang Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin); serta Laode Ikrar Hastomi, perwakila dari Kementerian Perindustrian.

Mohammad Dian Revindo menjelaskan mengapa barang-barang China menjadi sangat murah. Dia menyoroti beberapa strategi untuk menekan biaya produksi melalui taktik pelemahan mata uang mereka.

“Tiongkok menahan apresiasi (peningkatan harga) RMB (renminbi atau yuan) melalui intervensi pasar dan akumulasi devisa besar, menjaga harga ekspor tetap rendah dan daya saing global tinggi,” kata Revindo.

China juga menekan tenaga kerja melalui kebijakan propekerja dan lemahnya serikat buruh. “Ini aneh, karena di negara sosialis tetapi serikat buruh justru lemah,” ucapnya.

Menurut dia, Belt and Road Initiatif berperan sangat penting bagi China untuk menjaga harga barangnya murah, karena melalui proyek ini negara ini memperluas pasar dan menyalurkan kelebihan produksi industri ekspor.

Revindo juga menyoroti aksi dumping yang dilakukan China. “Mereka menerapkan praktik dumping dengan menetapkan harga rendah pada produk garmen, frit, lisin, dan kaca sehingga produk impor menjadi lebih diminati konsumen Indonesia,” ujarnya.

Ekonom UI itu juga menjelaskan tantangan yang dihadapi Indonesia akibat banjir barang China yaitu tekanan pada industri lokal dan disrupsi tenaga kerja (PHK), ketergantungan impor, dan dominasi perdagangan elektronik (E-Commerce) asing di Indonesia. Dia menyoroti peningkatan impor ilegal asal China yang berpotensi mengganggu perekonomian Indonesia.

Sebagai respons, Indonesia harus dapat bersaing dengan produk-produk impor. Menurut dia, agar produk Indonesia dapat bersaing diperlukan konsistensi dalam kebijakan industri dan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan riset dan inovasi domestik.

Yen Yen Kuswati menuturkan kerja sama dengan China sebenarnya membawa dampak positif bagi Indonesia. Namun, dia juga menyampaikan sisi negatif yang tak kalah penting untuk diperhatikan, khususnya terkait membanjirnya produk-produk China.

“Persaingan harga barang China menekan pelaku usaha lokal, berpotensi menyebabkan ketergantungan pada impor dan defisit neraca perdagangan, pergeseran nilai budaya dan pola konsumsi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata,” ujar Yen Yen yang juga Sekretaris Jenderal IPTI itu.

Pembicara dari Kementerian Perindustrian Laode Ikrar Hastomi menekankan pada kontribusi besar sektor manufaktur dalam memperkuat perekonomian nasional. Pentingnya investasi pada oil and gas processing, ekspor, serta penguatan industrial workforce.

“Trade balance industri manufaktur Indonesia kini mencatatkan surplus dan kawasan industri seperti Morowali di Sulawesi Tengah berperan besar dalam transformasi menuju industri 4.0. Kawasan ini menjadi episentrum investasi berbasis nikel yang berorientasi ekspor sekaligus memperlihatkan bagaimana kerja sama investasi dengan China dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.

Perwakilan IPTI Septeven Hwang menambahkan IPTI sebagai muda-mudi Tionghoa Indonesia bersifat Indonesia sentris. "Secara etnis kita Tionghoa, tapi nasionalisme kita adalah Indonesia dan kita akan membela national interest Indonesia dalam hubungan bilateral Indonesia-China," tuturnya.

IPTI akan berjuang sebisa mungkin berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia untuk menepis ketakutan dan kecemasan adanya dominasi produk impor secara hegemoni ekonomi China di Indonesia.