Kemenhaj Diminta Lelang Ulang Pengadaan Barang dan Jasa Haji 2026
Sabtu, 01 November 2025 - 20:06 WIB
loading...
Direktur CBA Uchok Sky Khadafi minta Kemenhaj melelang ulang anggaran pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan haji 2026. Foto/SindoNews.
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah ( Kemenhaj ) diminta melelang ulang anggaran pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan haji 2026. Hal itu untuk menjawab keraguan publik sekaligus memastikan agar pelaksanaan haji berjalan lancar.
“Dua (syarikah yang dipilih) ini enggak wajar, aneh, dan janggal,” ujar Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Sabtu (1/11/2025).
Menurut Ucok, untuk menghindari kecurigaan publik sebaiknya lelang ditender ulang secara terbuka dan transparan. “Itu harus dilelang ulang. Kalau mereka mau menanggung reaksi (dari masyarakat) ya silakan jalan terus. Tapi kalau mereka tahu ini janggal dan aneh maka harus dibatalkan,” katanya.
Baca juga: Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta, Wamen Haji dan Umrah: Kalau Hitungan Matematis Harusnya Naik
Menurut Ucok, Kemenhaj harus belajar dari kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag), yang kini terus disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, dua syarikah yang dipilih Kemenhaj itu sudah dilaporkan ke KPK.“Ini Kemenhaj ini tidak mau belajar dari kasus-kasus lama di Kementerian Agama,” ucapnya.
“Dua (syarikah yang dipilih) ini enggak wajar, aneh, dan janggal,” ujar Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Sabtu (1/11/2025).
Menurut Ucok, untuk menghindari kecurigaan publik sebaiknya lelang ditender ulang secara terbuka dan transparan. “Itu harus dilelang ulang. Kalau mereka mau menanggung reaksi (dari masyarakat) ya silakan jalan terus. Tapi kalau mereka tahu ini janggal dan aneh maka harus dibatalkan,” katanya.
Baca juga: Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta, Wamen Haji dan Umrah: Kalau Hitungan Matematis Harusnya Naik
Menurut Ucok, Kemenhaj harus belajar dari kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag), yang kini terus disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, dua syarikah yang dipilih Kemenhaj itu sudah dilaporkan ke KPK.“Ini Kemenhaj ini tidak mau belajar dari kasus-kasus lama di Kementerian Agama,” ucapnya.
Lihat Juga :
