Fraksi PDIP Dukung Kebijakan Produk Kain dan Pakaian Jadi Wajib SNI

Bagi produsen, kata Evita, adanya standar ini tentunya membangun inovasi dan daya saing serta citra mereka. Tapi yang lebih penting lagi adalah setelah ini bagaimana pengawasannya di lapangan. "Misalnya siapa yang mengecek kandungan yang ada di dalam pakaian impor atau lokal itu,” sambung Evita.

Pemberlakuan SNI wajib ini kemudian perlu diikuti dengan pengawasan impor yang lebih ketat, termasuk mencegah impor ilegal pakaian jadi baru ataupun bekas. Diketahui impor pakaian jadi sebagian besar berasal dari negara yang ekspornya tertahan akibat perang tarif Amerika Serikat dan China sehingga dialihkan ke pasar negara lain seperti Indonesia.

"Praktik ini diperparah dengan adanya dugaan transshipment, yaitu pengalihan negara asal barang untuk menghindari bea masuk. Inspeksi berkala harus terus dilakukan," katanya.

Evita juga mendorong solusi yang komprehensif terkait permasalahan yang dialami oleh industri tekstil dan pakaian jadi Indonesia, tak hanya soal serbuan impor produk jadi di pasar domestik, tapi juga dinamika ekonomi global, hingga peningkatan kualitas dan daya saing poduk tekstil nasional.

”Persoalan di industri ini cukup pelik karena itu kita mendukung penyelesaian yang komprehensif apalagi sektor industri tekstil dan pakaian jadi menurut peta jalan Making Indonesia 4.0 pada tahun 2030 diharapkan masuk ke dalam 5 besar manufaktur tekstil dunia dan spesialisasi produksi pakaian fungsional,” pungkasnya.