Sumpah Pemuda dan Gerakan Dekomposit Kebangsaan

Dr. Rasminto
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) danAkademisi UNISMA

SEMBILAN puluh tujuh tahun setelah Sumpah Pemuda dikumandangkan pada 1928, bangsa ini kembali diuji oleh bentuk penjajahan baru.

Kekuatan dominasi ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh kartel sumber daya alam serta infiltrasi kepentingan asing yang memperlemah rasa kebangsaan. Tanah dan air Indonesia bukan lagi simbol kedaulatan, melainkan arena rebutan antara kepentingan modal dan kuasa.

Namun dari pusaran krisis itu, perlunya gagasan dan kesadaran baru dari generasi muda, kesadaran untuk mendekomposisi atau membongkar struktur ketidakadilan yang selama ini membelenggu bangsa.

Melalui gerakan dekomposit kebangsaan dapat menjadi wajah baru nasionalisme era kekinian, dengan gerakan rasional, progresif, dan berakar pada semangat kemerdekaan sejati.

Kartel sumber daya alam telah menjadi musuh laten bangsa. Mereka menguasai tambang, hutan, energi, hingga distribusi pangan. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan rakyat, justru dikomodifikasi dan diekspor mentah tanpa nilai tambah.

Yang lebih berbahaya, sebagian besar kartel ini berjejaring dengan kepentingan politik dan modal asing. Dalam diam, mereka menggerogoti kedaulatan ekonomi bangsa. Akibatnya, rakyat hanya jadi penonton di atas tanahnya sendiri.

Setahun pemerintahan Prabowo, kita disuguhkan keberanian pemerintah memberantas para kartel dan mafia sumberdaya alam. Hampir 3,5 juta hektare lahan sawit ilegal dapat dikembalikan untuk kepentingan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Selain itu, pengungkapan kasus kartel migas yang merugikan hampir Rp1000 triliun dari kasus impor minyak mentah, penyitaan Rp13,2 triliun dari kasus korupsi CPO sawit dan banyak hal dilakukan, demi satu kata, melawan kartel yang rusak tanah dan air Indonesia. Dari sana kita dapat melihat, Prabowo dan kabinet merah putihnya sudah berani melawan.

Tanah dan Air Jadi Simbol Perlawanan