Prabowo Diharapkan Batalkan Pembentukan Komite Reformasi Polri
Sabtu, 25 Oktober 2025 - 17:27 WIB
loading...
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi berharap Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri, demi mengakhiri tekanan politik. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diharapkan mengambil keputusan tegas untuk membatalkan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri. Hal itu demi mengakhiri tekanan politik yang justru berpotensi merugikan pemerintah serta stabilitas negara.
Demikian disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi.
Baca juga: Kapan Pengumuman Komisi Reformasi Polri? Yusril: Presiden Punya Pertimbangan yang Tepat
"Ketegasan selalu jauh lebih dihormati daripada kebijakan yang menggantung. Pembatalan secara tegas bukan saja memberi kepastian bagi publik, melainkan juga menyelamatkan Presiden dari jebakan agenda politik kelompok tertentu yang menjadikan isu reformasi sebagai alat untuk menekan Polri dan otoritas kepemimpinan nasional," kata Haidar, Sabtu (25/10/2025).
Menurut Haidar, tuntutan reformasi Polri yang kini mengemuka tidak lahir dari aspirasi mayoritas masyarakat. Konstelasi di ruang publik dengan jelas menunjukkan bahwa isu ini didorong oleh kelompok tertentu pascakerusuhan Agustus 2025. Akar kemarahan rakyat justru bermula dari tindakan provokatif oknum anggota DPR yang menyulut emosi masyarakat.
Demikian disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi.
Baca juga: Kapan Pengumuman Komisi Reformasi Polri? Yusril: Presiden Punya Pertimbangan yang Tepat
"Ketegasan selalu jauh lebih dihormati daripada kebijakan yang menggantung. Pembatalan secara tegas bukan saja memberi kepastian bagi publik, melainkan juga menyelamatkan Presiden dari jebakan agenda politik kelompok tertentu yang menjadikan isu reformasi sebagai alat untuk menekan Polri dan otoritas kepemimpinan nasional," kata Haidar, Sabtu (25/10/2025).
Menurut Haidar, tuntutan reformasi Polri yang kini mengemuka tidak lahir dari aspirasi mayoritas masyarakat. Konstelasi di ruang publik dengan jelas menunjukkan bahwa isu ini didorong oleh kelompok tertentu pascakerusuhan Agustus 2025. Akar kemarahan rakyat justru bermula dari tindakan provokatif oknum anggota DPR yang menyulut emosi masyarakat.
Lihat Juga :
