Kedaulatan di Era Algoritme: Setahun Politik Luar Negeri Prabowo

Eko Ernada
Dosen Hubungan Internasional Universitas Jember

SETAHUN sudah Presiden Prabowo Subianto menakhodai politik luar negeri Indonesia. Dalam waktu singkat, ia menampilkan gaya diplomasi yang gesit dan simbolik: berkunjung ke Beijing, Riyadh, New Delhi, hingga Moskow. Ia membawa pesan baru—Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berani bersuara dalam percaturan global.

Masuknya Indonesia ke BRICS menjadi simbol ambisi itu: upaya menghidupkan kembali semangat Bandung 1955 di tengah dunia yang kini multipolar dan digital. Dalam berbagai forum internasional, Prabowo menekankan pentingnya kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, dan pertahanan nasional.

Pidatonya di Sidang Umum PBB tentang Palestina mempertegas posisi moral Indonesia: menentang kekerasan dan menegaskan hak rakyat Palestina atas kemerdekaan. Ketika Donald Trump menyapanya di KTT Perdamaian Gaza sebagai “a tough man with vision,” dunia melihat citra pemimpin kuat yang ingin menegaskan eksistensi Indonesia dalam politik global.

Namun di balik narasi kedaulatan itu, tersimpan ketegangan filosofis antara dua paradigma besar: realisme dan konstruktivisme. Dengan latar militer, Prabowo cenderung memandang dunia melalui kacamata realisme klasik—anarki internasional yang menuntut kekuatan sebagai jaminan eksistensi. Dalam pandangan ini, kedaulatan identik dengan survival: kemampuan bertahan di dunia yang keras dan penuh ancaman.

Tetapi politik luar negeri Indonesia sejak lama dibentuk juga oleh lapisan lain—konstruktivisme moral Sukarnois—yang melihat diplomasi sebagai perjuangan kemanusiaan. Sukarno memandang tatanan internasional bukan sekadar arena perebutan kekuasaan, melainkan panggung untuk memperjuangkan keadilan global. Dari sini lahir Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Gerakan Non-Blok. Dalam tradisi ini, kedaulatan bukan sekadar batas teritorial, tetapi keberanian berpikir dan bertindak bebas di tengah tekanan kekuatan besar.