Mantan Penyidik Sebut Ada Indikasi Korupsi Whoosh, Dorong KPK Investigasi
Selasa, 21 Oktober 2025 - 22:34 WIB
loading...
A
A
A
“Mengapa saya yakin, kita tahu bahwa suatu kasus korupsi itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dia pasti ada yang namanya perencanaan ya. Apa yang terjadi saat akibatnya itu sebenarnya sudah ditentukan dari awal ya itu yang pertama,” jelasnya.
Yudi menjelaskan, dalam praktiknya, tindak pidana korupsi melibatkan tiga peran utama yakni intelektual dader atau orang yang memiliki kewenangan dan memberi perintah, koordinator yakni pihak yang menjembatani antara pengambil keputusan dengan pelaksana, dan eksekutor atau pihak yang menjalankan perintah di lapangan.
Lebih lanjut, Yudi pun menyoroti pemilihan China sebagai mitra proyek, yang menurutnya harus ditelusuri kembali secara mendalam. “Sekarang permasalahan dari Whoosh ini saya lihat lagi coba untuk dicari solusi supaya tidak ada permasalahan. Tetapi kan sudah terbongkar dari awal ada misalnya pemilihan China gitu.”
“Bahwa mengapa memilih China, karena ada jaminan dan sebagainya, saya pikir harusnya nggak sesederhana itu. Dalam suatu pemerintahan good governance pasti semua ada acuan. Apa acuannya yaitu adanya kajian, adanya legal opinion ya, pasti itu ada,” jelasnya.
Yudi menambahkan, penelusuran harus dimulai dari level menengah (middle management) BUMN yang terlibat, seperti PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN), sebelum menelusuri ke tingkat pengambil kebijakan yang lebih tinggi.
Yudi menjelaskan, dalam praktiknya, tindak pidana korupsi melibatkan tiga peran utama yakni intelektual dader atau orang yang memiliki kewenangan dan memberi perintah, koordinator yakni pihak yang menjembatani antara pengambil keputusan dengan pelaksana, dan eksekutor atau pihak yang menjalankan perintah di lapangan.
Lebih lanjut, Yudi pun menyoroti pemilihan China sebagai mitra proyek, yang menurutnya harus ditelusuri kembali secara mendalam. “Sekarang permasalahan dari Whoosh ini saya lihat lagi coba untuk dicari solusi supaya tidak ada permasalahan. Tetapi kan sudah terbongkar dari awal ada misalnya pemilihan China gitu.”
“Bahwa mengapa memilih China, karena ada jaminan dan sebagainya, saya pikir harusnya nggak sesederhana itu. Dalam suatu pemerintahan good governance pasti semua ada acuan. Apa acuannya yaitu adanya kajian, adanya legal opinion ya, pasti itu ada,” jelasnya.
Yudi menambahkan, penelusuran harus dimulai dari level menengah (middle management) BUMN yang terlibat, seperti PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN), sebelum menelusuri ke tingkat pengambil kebijakan yang lebih tinggi.
Lihat Juga :