Setahun Pemerintahan Prabowo, Indonesia Dipandang sebagai Kekuatan Global
Senin, 20 Oktober 2025 - 16:38 WIB
loading...
Pakar Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah menilai diplomasi Indonesia kini ditandai dengan keseimbangan strategis antara agenda domestik dan kiprah global, menempatkannya sebagai kekuatan yang diperhitungkan. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan positif dari kalangan akademisi. Pakar Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah menilai diplomasi Indonesia kini ditandai dengan keseimbangan strategis antara agenda domestik dan kiprah global, menempatkan Indonesia sebagai kekuatan yang diperhitungkan.
Teuku Rezasyah mengatakan, kunci keberhasilan awal terletak pada kemampuan Presiden Prabowo dalam mengelola isu domestik dan luar negeri secara serentak. "Presiden Prabowo Subianto benar-benar memerhatikan keterhubungan antara perkembangan di dalam negeri dan luar negeri. Karena itu, keduanya ditangani secara serentak," katanya, Senin (20/10/2025). Baca juga: Momen Prabowo Entakkan Meja hingga Dapat Standing Ovation saat Pidato di PBB
Ia menambahkan, kualitas manajemen, kepemimpinan, dan intelektual Presiden yang tinggi, didukung birokrasi yang kuat, memungkinkan fokus ganda ini. Program prioritas dalam negeri, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketahanan Pangan, dan Ketahanan Energi, meski masih berproses dan menuai kritik, telah secara bertahap memperoleh kepercayaan publik berkat stabilitas pemerintahan.
Dosen Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran tersebut juga menyoroti tiga momen penting dalam satu tahun terakhir yang membuktikan kualitas diplomasi Indonesia. Pertama, jaringan BRICS di Beijing. Pada 3 September 2025, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam peringatan 50 tahun berakhirnya Perang Dunia II di Beijing.
Kunjungan ini dinilai sangat strategis meskipun situasi domestik sedang genting. "Dengan diterimanya permintaan khusus dari Presiden Xi Jinping, Presiden Prabowo menyengaja hadir, dan kembali di tanah air keesokan harinya," ungkapnya.
Kehadiran ini memungkinkan Indonesia melanjutkan dialog krusial dengan kepala negara Rusia dan China, sebagai sesama anggota BRICS, serta dengan Perdana Menteri Malaysia, sebagai sesama anggota ASEAN.
Kedua, pidato ambisius di Majelis Umum PBB . Momen krusial kedua adalah Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2025. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis di Palestina dan mengajukan sebuah terobosan berani: kesiapan Indonesia untuk menyiapkan 20.000 pasukan perdamaian, sekiranya diamanahkan oleh PBB.
"Indonesia adalah sedikit negara di dunia yang berani mengajukan terobosan, karena personel perdamaian Indonesia sudah dikenal sebagai profesional dan berdisiplin tinggi," terangnya.
Selain itu, Presiden juga memanfaatkan forum global ini untuk memaparkan kebijakan domestik. Seperti program MBG yang melibatkan personel dalam jumlah besar, serta keberhasilan Indonesia mencapai Swasembada Pangan.
Ketiga, kredibilitas di KTT Perdamaian Gaza, Mesir. Keberhasilan diplomatik terakhir terlihat dari kehadiran Presiden Prabowo pada KTT Perdamaian Gaza di Mesir pada 13 Oktober 2025. Kehadiran ini penting karena merupakan respons atas permintaan Presiden Amerika Serikat dan Presiden Mesir.
Menurut Rezasyah, permintaan ini menunjukkan tingginya kredibilitas Presiden Prabowo sendiri, terutama komitmennya yang jelas untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel seandainya Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Di akhir KTT, komunikasi yang terjalin dengan Presiden Donald Trump juga menekankan pentingnya hubungan ekonomi kedua negara dalam menopang hubungan diplomatik yang sudah baik. Baca juga: Tarif Trump Sebagai Wake-up Call, Prabowo Singgung Soal BRICS dan OECD
Ke depannya, Teuku Rezasyah berharap Indonesia dapat terus menjalankan diplomasi yang proaktif dan mendorong peningkatan kinerja PBB. Kritik tajam diarahkan pada Dewan Keamanan PBB yang dinilai tidak kunjung demokratis dan mengabaikan aspirasi mayoritas negara. "Sudah tiba saatnya Indonesia berperan serta memperkuat Dewan Keamanan PBB dengan menambah anggota baru," tuturnya.
Penambahan anggota ini harus merujuk pada perwakilan benua, perwakilan peradaban, perwakilan agama, perwakilan negara yang tumbuh secara mandiri dan mampu menjadi donor bagi pembangunan dunia, serta negara yang terlibat aktif mendukung perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam isu ini diharapkan dapat mendemokratisasi arsitektur perdamaian global.
Teuku Rezasyah mengatakan, kunci keberhasilan awal terletak pada kemampuan Presiden Prabowo dalam mengelola isu domestik dan luar negeri secara serentak. "Presiden Prabowo Subianto benar-benar memerhatikan keterhubungan antara perkembangan di dalam negeri dan luar negeri. Karena itu, keduanya ditangani secara serentak," katanya, Senin (20/10/2025). Baca juga: Momen Prabowo Entakkan Meja hingga Dapat Standing Ovation saat Pidato di PBB
Ia menambahkan, kualitas manajemen, kepemimpinan, dan intelektual Presiden yang tinggi, didukung birokrasi yang kuat, memungkinkan fokus ganda ini. Program prioritas dalam negeri, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketahanan Pangan, dan Ketahanan Energi, meski masih berproses dan menuai kritik, telah secara bertahap memperoleh kepercayaan publik berkat stabilitas pemerintahan.
Dosen Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran tersebut juga menyoroti tiga momen penting dalam satu tahun terakhir yang membuktikan kualitas diplomasi Indonesia. Pertama, jaringan BRICS di Beijing. Pada 3 September 2025, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam peringatan 50 tahun berakhirnya Perang Dunia II di Beijing.
Kunjungan ini dinilai sangat strategis meskipun situasi domestik sedang genting. "Dengan diterimanya permintaan khusus dari Presiden Xi Jinping, Presiden Prabowo menyengaja hadir, dan kembali di tanah air keesokan harinya," ungkapnya.
Kehadiran ini memungkinkan Indonesia melanjutkan dialog krusial dengan kepala negara Rusia dan China, sebagai sesama anggota BRICS, serta dengan Perdana Menteri Malaysia, sebagai sesama anggota ASEAN.
Kedua, pidato ambisius di Majelis Umum PBB . Momen krusial kedua adalah Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2025. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis di Palestina dan mengajukan sebuah terobosan berani: kesiapan Indonesia untuk menyiapkan 20.000 pasukan perdamaian, sekiranya diamanahkan oleh PBB.
"Indonesia adalah sedikit negara di dunia yang berani mengajukan terobosan, karena personel perdamaian Indonesia sudah dikenal sebagai profesional dan berdisiplin tinggi," terangnya.
Selain itu, Presiden juga memanfaatkan forum global ini untuk memaparkan kebijakan domestik. Seperti program MBG yang melibatkan personel dalam jumlah besar, serta keberhasilan Indonesia mencapai Swasembada Pangan.
Ketiga, kredibilitas di KTT Perdamaian Gaza, Mesir. Keberhasilan diplomatik terakhir terlihat dari kehadiran Presiden Prabowo pada KTT Perdamaian Gaza di Mesir pada 13 Oktober 2025. Kehadiran ini penting karena merupakan respons atas permintaan Presiden Amerika Serikat dan Presiden Mesir.
Menurut Rezasyah, permintaan ini menunjukkan tingginya kredibilitas Presiden Prabowo sendiri, terutama komitmennya yang jelas untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel seandainya Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Di akhir KTT, komunikasi yang terjalin dengan Presiden Donald Trump juga menekankan pentingnya hubungan ekonomi kedua negara dalam menopang hubungan diplomatik yang sudah baik. Baca juga: Tarif Trump Sebagai Wake-up Call, Prabowo Singgung Soal BRICS dan OECD
Ke depannya, Teuku Rezasyah berharap Indonesia dapat terus menjalankan diplomasi yang proaktif dan mendorong peningkatan kinerja PBB. Kritik tajam diarahkan pada Dewan Keamanan PBB yang dinilai tidak kunjung demokratis dan mengabaikan aspirasi mayoritas negara. "Sudah tiba saatnya Indonesia berperan serta memperkuat Dewan Keamanan PBB dengan menambah anggota baru," tuturnya.
Penambahan anggota ini harus merujuk pada perwakilan benua, perwakilan peradaban, perwakilan agama, perwakilan negara yang tumbuh secara mandiri dan mampu menjadi donor bagi pembangunan dunia, serta negara yang terlibat aktif mendukung perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam isu ini diharapkan dapat mendemokratisasi arsitektur perdamaian global.
(poe)
Lihat Juga :
