Legacy Buruk Jokowi, Batu Sandungan Prabowo di Tahun Pertama

Tri Wibowo Santoso
Peneliti Lingkar Studi Data dan Informasi

Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka tidak dimulai dari kertas kosong. Pemerintahan ini mewarisi beban struktural yang ditinggalkan oleh rezim sebelumnya, termasuk utang, proyek mangkrak, dan birokrasi gemuk yang melambatkan reformasi.

Harus diakui memang tak mudah bagi Prabowo untuk menjalankan roda pemerintahan dengan setumpuk permasalahan yang ditinggalkan oleh Jokowi. Misalnya, tingginya rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) utang pemerintah menjelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser atau tepatnya hingga Agustus 2024 mencapai Rp 8.461,93 triliun atau 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Selain itu, Prabowo juga dihadapkan pada tantangan terbesar, yakni, bukan menciptakan program baru, tetapi memperbaiki warisan lama yang bobrok. Dan dari semua warisan itu, satu yang paling berat dan simbolik: Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.

Proyek yang dulu dijual sebagai “simbol kemajuan” kini justru menjadi simbol ironi. Biaya pembangunannya melonjak dari Rp 86 triliun menjadi Rp 110 triliun lebih. Dari jumlah itu, sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank dengan bunga sekitar 3,4 persen per tahun.

Pemerintah Indonesia yang awalnya mengklaim proyek ini murni business to business akhirnya ikut menanggung beban melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 4,3 triliun dan jaminan utang hingga Rp 8 triliun. Artinya, risiko keuangan negara kini melekat langsung pada proyek yang seharusnya berdiri di atas logika bisnis.

Kinerja komersial Whoosh jauh dari kata sehat. Hingga akhir 2024, jumlah tiket yang terjual hanya sekitar 6,04 juta dengan harga rata-rata Rp 250 ribu per tiket. Total omzet tahunan sekitar Rp 1,5 triliun, bukan laba.

Jika diasumsikan profit margin 20 persen seperti model bisnis kereta cepat di China atau Jepang, keuntungan bersihnya hanya Rp 300 miliar per tahun. Dengan investasi Rp 110 triliun, masa balik modalnya mencapai 367 tahun—dalam kata lain, never profitable. Faktanya, laporan internal Kementerian Keuangan per Juli 2025 menunjukkan KCIC malah menanggung kerugian triliunan rupiah setiap tahun dengan okupansi rata-rata hanya 25–30 ribu penumpang per hari.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2025 bahkan memperingatkan potensi kerugian kumulatif hingga Rp 17 triliun pada 2030. Angka itu bisa bertambah jika pemerintah terus menanggung bunga pinjaman dan biaya operasional tinggi. Whoosh akhirnya menjadi kereta yang berlari cepat meninggalkan akal sehat fiskal. Setiap kilometer rel yang dibangun kini dihitung bukan sebagai infrastruktur produktif, tapi sebagai liabilitas jangka panjang yang diwariskan lintas generasi.

Kegagalan finansial Whoosh hanyalah puncak dari gunung es warisan ekonomi Jokowi. Dalam satu dekade kekuasaan, pembangunan infrastruktur didorong dengan utang, bukan efisiensi. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat ke 38,49 persen, setara Rp 8.461 triliun hingga Agustus 2024.

Akibatnya, ruang fiskal pemerintahan Prabowo menyempit. Program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berjalan di bawah tekanan fiskal yang berat.

Masalah serupa terjadi pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Dari total kebutuhan Rp 466 triliun, investasi yang terealisasi baru sekitar Rp 62 triliun per April 2025.

Pemerintah kini menghadapi dilema: melanjutkan proyek dengan dana APBN yang semakin terbatas atau menghentikan proyek yang sudah menghabiskan lahan dan menimbulkan persoalan sosial serta lingkungan. Kedua pilihan sama-sama politis dan berisiko tinggi.

Di atas semua itu, ada bayang-bayang lain yang lebih lembut tapi tak kalah mencengkeram: pengaruh Jokowi yang masih kuat di tubuh birokrasi dan elite politik. Loyalisnya masih menguasai posisi strategis, dari kementerian hingga komisaris BUMN. Akibatnya, setiap kebijakan baru Prabowo sering ditafsirkan sebagai kelanjutan rezim lama, bukan perubahan arah. Bahkan upaya efisiensi BUMN dan pemangkasan struktur birokrasi yang besar masih jalan di tempat.

Pemerintahan Prabowo hari ini sedang menghadapi dua medan sekaligus: tekanan fiskal akibat utang lama dan tekanan politik akibat warisan jaringan kekuasaan Jokowi. Dua-duanya sama-sama berbahaya. Yang satu menggerogoti keuangan negara, yang lain menghambat lahirnya identitas pemerintahan baru. Prabowo tidak bisa selamanya bersembunyi di balik istilah “melanjutkan yang baik”. Sebagian dari yang disebut baik itu justru menjadi sumber kerusakan ekonomi hari ini.

Masyarakat kini menunggu keberanian politik untuk melakukan koreksi. Jika Prabowo ingin mewariskan sesuatu yang benar-benar baru, maka langkah pertama adalah menghentikan logika pembangunan berbasis gengsi dan utang. Whoosh dan IKN adalah simbol kebijakan masa lalu yang dibangun bukan atas dasar kebutuhan rakyat, melainkan obsesi personal dan pencitraan kekuasaan. Tidak ada yang salah dengan ambisi besar, tetapi ambisi tanpa kalkulasi hanya menciptakan lubang bagi generasi berikutnya.

Satu tahun sudah cukup untuk melihat bahwa tantangan utama pemerintahan Prabowo bukanlah menciptakan visi baru, melainkan memutus rantai kesalahan lama. Reformasi fiskal, efisiensi BUMN, dan keberanian meninjau proyek-proyek raksasa harus menjadi prioritas nyata. Negara tidak boleh terus menjadi penanggung rugi dari kesalahan masa lalu. Jika tidak ada koreksi, maka lima tahun pemerintahan ini akan menjadi bab tambahan dari buku lama berjudul sama: “Pembangunan yang Membebani Rakyat.