Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, DPR Kritisi Makan Bergizi Gratis
Minggu, 19 Oktober 2025 - 19:22 WIB
loading...
A
A
A
Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah mulai mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), merevisi petunjuk teknis (juknis) dan SOP, memberikan sanksi pemberhentian kepada kepala SPPG yang lalai, memperketat verifikasi penyelenggara, serta melaksanakan audit keamanan pangan dan keuangan bersama BPKP.
Langkah lain yang dilakukan adalah pelatihan penjamah makanan, kewajiban ketersediaan rapid test kit untuk uji cepat kualitas bahan pangan, dan akreditasi terhadap setiap SPPG sebelum beroperasi. “Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai respons cepat, tetapi seharusnya menjadi sistem permanen, bukan tindakan reaktif. Keamanan pangan harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar prosedur administratif,” tuturnya.
Edy menilai, indikator dampak ekonomi program masih harus diuji dengan data konkret. Pasalnya, ia melihat pembentukan SPPG di daerah 3T masih belum merata. Dengan demikian, kata dia, manfaat ekonomi MBG belum dirasakan secara setara. "Kita perlu evaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi ketimpangan,” kata dia.
Untuk memastikan efektivitas program, Edy mendorong Kementerian Kesehatan dan BGN melakukan survei gizi tahunan terhadap kelompok sasaran MBG. Dia memastikan pihaknya akan terus mendorong percepatan Perpres Tata Kelola MBG agar seluruh pelaksanaan memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan.
“Keberhasilan MBG tidak bisa diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tapi dari perubahan nyata, yakni gizi anak membaik, kasus keracunan menurun, ekonomi lokal bergerak, dan sistem pengawasan bekerja,” pungkasnya.
Langkah lain yang dilakukan adalah pelatihan penjamah makanan, kewajiban ketersediaan rapid test kit untuk uji cepat kualitas bahan pangan, dan akreditasi terhadap setiap SPPG sebelum beroperasi. “Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai respons cepat, tetapi seharusnya menjadi sistem permanen, bukan tindakan reaktif. Keamanan pangan harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar prosedur administratif,” tuturnya.
Edy menilai, indikator dampak ekonomi program masih harus diuji dengan data konkret. Pasalnya, ia melihat pembentukan SPPG di daerah 3T masih belum merata. Dengan demikian, kata dia, manfaat ekonomi MBG belum dirasakan secara setara. "Kita perlu evaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi ketimpangan,” kata dia.
Untuk memastikan efektivitas program, Edy mendorong Kementerian Kesehatan dan BGN melakukan survei gizi tahunan terhadap kelompok sasaran MBG. Dia memastikan pihaknya akan terus mendorong percepatan Perpres Tata Kelola MBG agar seluruh pelaksanaan memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan.
“Keberhasilan MBG tidak bisa diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tapi dari perubahan nyata, yakni gizi anak membaik, kasus keracunan menurun, ekonomi lokal bergerak, dan sistem pengawasan bekerja,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
