Anggota Komisi I DPR Tegaskan Kedaulatan Pangan Wajah Pertahanan Nasional
Jum'at, 17 Oktober 2025 - 19:04 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR Farah Putri Nahlia menilai ada pergeseran paradigma fundamental dalam memandang isu pangan di Indonesia. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Peringati Hari Pangan Sedunia , anggota Komisi I DPR Farah Putri Nahlia menilai ada pergeseran paradigma fundamental dalam memandang isu pangan di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ketahanan pangan tak lagi dipandang sebatas urusan agrikultur, melainkan pilar utama dalam strategi pertahanan dan keamanan nasional.
Farah menegaskan visi tersebut kini diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret dan terukur. Program strategis seperti pembangunan lumbung pangan (food estate) di berbagai wilayah serta penetapan target swasembada pangan yang tegas, adalah manifestasi nyata dari pergeseran cara pandang ini.
"Pangan adalah soal kedaulatan, ini adalah garis pertahanan pertama kita. Program-program ini bukanlah sekadar proyek ekonomi, tetapi investasi jangka panjang untuk kemandirian dan pertahanan bangsa," ujar Farah, Jumat (17/10/2025).
Baca juga: Hari Pangan Sedunia, GPN 08 Gelar Ngaliwet Rakyat Sareng Presiden Ke-8 RI
Legislator dari Fraksi PAN tersebut turut menyoroti perubahan lanskap geopolitik global yang kini menjadikan pangan sebagai alat tawar dan instrumen kekuatan. Farah menilai kondisi ini menempatkan negara-negara yang bergantung pada impor pangan dalam posisi yang sangat rawan.
"Di tengah ketidakpastian global, pangan telah menjadi senjata, dan ketergantungan pada impor merupakan sebuah kerawanan strategis. Upaya Presiden untuk mengurangi impor secara drastis adalah langkah pertahanan non-militer yang paling fundamental untuk melindungi kedaulatan kita," tegasnya.
Farah juga menilai pentingnya transformasi digital dalam strategi kedaulatan pangan, selain kemandirian produksi dan diplomasi. Menurut Farah, modernisasi sektor pangan melalui teknologi adalah sebuah keharusan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan daya saing. Transformasi digital ini menjadi salah satu kunci untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
Baca juga: 8 Brigjen Naik Pangkat Jadi Mayjen TNI, Ini Daftar Namanya
"Digitalisasi bertujuan agar petani dan peternak kita dapat mengakses informasi pasar, prediksi cuaca akurat, dan teknologi pertanian presisi untuk meningkatkan produktivitas secara signifikan," jelasnya.
Sebagai bukti nyata dari potensi ini, ia mengapresiasi langkah konkret dari mitra kerja Komisi I, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Farah menunjuk keberhasilan program di Sukabumi, di mana penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam budi daya perikanan terbukti mampu meningkatkan produksi ikan nila hingga 40 persen.
"Ini adalah bukti bahwa teknologi yang tepat sasaran dapat langsung menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan seperti ini harus kita replikasi di seluruh Indonesia," tutur Farah.
Farah menegaskan kembali komitmennya sebagai anggota Komisi I DPR untuk secara aktif mengawal program ketahanan pangan nasional. Farah menjelaskan pengawasan akan dilakukan melalui fungsi strategis yang melekat pada komisinya. Ini mencakup dorongan untuk diplomasi pangan yang lebih aktif di tingkat internasional, serta memastikan percepatan pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah.
"Bagi kami, kedaulatan pangan bukan sekadar slogan, melainkan kerja bersama yang melibatkan strategi pertahanan, diplomasi aktif, serta inovasi teknologi. Komisi I akan terus mendukung sinergi antarlembaga untuk mewujudkan hal tersebut," ucapnya.
Farah menegaskan visi tersebut kini diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret dan terukur. Program strategis seperti pembangunan lumbung pangan (food estate) di berbagai wilayah serta penetapan target swasembada pangan yang tegas, adalah manifestasi nyata dari pergeseran cara pandang ini.
"Pangan adalah soal kedaulatan, ini adalah garis pertahanan pertama kita. Program-program ini bukanlah sekadar proyek ekonomi, tetapi investasi jangka panjang untuk kemandirian dan pertahanan bangsa," ujar Farah, Jumat (17/10/2025).
Baca juga: Hari Pangan Sedunia, GPN 08 Gelar Ngaliwet Rakyat Sareng Presiden Ke-8 RI
Legislator dari Fraksi PAN tersebut turut menyoroti perubahan lanskap geopolitik global yang kini menjadikan pangan sebagai alat tawar dan instrumen kekuatan. Farah menilai kondisi ini menempatkan negara-negara yang bergantung pada impor pangan dalam posisi yang sangat rawan.
"Di tengah ketidakpastian global, pangan telah menjadi senjata, dan ketergantungan pada impor merupakan sebuah kerawanan strategis. Upaya Presiden untuk mengurangi impor secara drastis adalah langkah pertahanan non-militer yang paling fundamental untuk melindungi kedaulatan kita," tegasnya.
Farah juga menilai pentingnya transformasi digital dalam strategi kedaulatan pangan, selain kemandirian produksi dan diplomasi. Menurut Farah, modernisasi sektor pangan melalui teknologi adalah sebuah keharusan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan daya saing. Transformasi digital ini menjadi salah satu kunci untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
Baca juga: 8 Brigjen Naik Pangkat Jadi Mayjen TNI, Ini Daftar Namanya
"Digitalisasi bertujuan agar petani dan peternak kita dapat mengakses informasi pasar, prediksi cuaca akurat, dan teknologi pertanian presisi untuk meningkatkan produktivitas secara signifikan," jelasnya.
Sebagai bukti nyata dari potensi ini, ia mengapresiasi langkah konkret dari mitra kerja Komisi I, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Farah menunjuk keberhasilan program di Sukabumi, di mana penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam budi daya perikanan terbukti mampu meningkatkan produksi ikan nila hingga 40 persen.
"Ini adalah bukti bahwa teknologi yang tepat sasaran dapat langsung menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan seperti ini harus kita replikasi di seluruh Indonesia," tutur Farah.
Farah menegaskan kembali komitmennya sebagai anggota Komisi I DPR untuk secara aktif mengawal program ketahanan pangan nasional. Farah menjelaskan pengawasan akan dilakukan melalui fungsi strategis yang melekat pada komisinya. Ini mencakup dorongan untuk diplomasi pangan yang lebih aktif di tingkat internasional, serta memastikan percepatan pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah.
"Bagi kami, kedaulatan pangan bukan sekadar slogan, melainkan kerja bersama yang melibatkan strategi pertahanan, diplomasi aktif, serta inovasi teknologi. Komisi I akan terus mendukung sinergi antarlembaga untuk mewujudkan hal tersebut," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
