Jelang Setahun Kabinet Merah Putih, Analis Politik Soroti Peran Kemendagri
Kamis, 16 Oktober 2025 - 20:05 WIB
loading...
Peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengimplementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai mendapat catatan. Foto/Dok Kemendagri
A
A
A
JAKARTA - Menjelang setahun Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober 2025, peran Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) dalam mengimplementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai mendapat catatan. Kementerian yang dipimpin Tito Karnavian itu dianggap memiliki peran sentral dalam mengemban tugas program kerakyatan dari pemerintah hingga ke level daerah.
Menurut Analis Politik dari Universitas Syiah Kuala Aryos Nivada, peran Kemendagri dalam menjaga inflasi dinilai sudah di trek yang tepat. Dia menilai laju inflasi yang terjaga di rentang 2,31%-2,65% merupakan kerja Kemendagri yang patut diapresiasi. Angka itu, menurut dia, masih dalam target sasaran inflasi.
"Namun, koordinasi di level daerah masih perlu diperkuat. Masih banyak daerah yang rentan karena lemahnya sistem deteksi dini terhadap fluktuasi harga pangan dan distribusi barang. Kemendagri perlu juga menjadi penggerak data lapangan melalui early warning system harga yang terhubung dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dan Bank Indonesia," kata Aryos Nivada, Kamis (16/10/2025)
Baca juga: Kemendagri Perkuat Kapasitas ASN Menulis Artikel Kebijakan Publik
Menurut Analis Politik dari Universitas Syiah Kuala Aryos Nivada, peran Kemendagri dalam menjaga inflasi dinilai sudah di trek yang tepat. Dia menilai laju inflasi yang terjaga di rentang 2,31%-2,65% merupakan kerja Kemendagri yang patut diapresiasi. Angka itu, menurut dia, masih dalam target sasaran inflasi.
"Namun, koordinasi di level daerah masih perlu diperkuat. Masih banyak daerah yang rentan karena lemahnya sistem deteksi dini terhadap fluktuasi harga pangan dan distribusi barang. Kemendagri perlu juga menjadi penggerak data lapangan melalui early warning system harga yang terhubung dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dan Bank Indonesia," kata Aryos Nivada, Kamis (16/10/2025)
Baca juga: Kemendagri Perkuat Kapasitas ASN Menulis Artikel Kebijakan Publik
Lihat Juga :
