Sarbumusi Minta Pemerintah Perbaiki Kesejahteraan Buruh TKBM di Pelabuhan
Senin, 13 Oktober 2025 - 23:03 WIB
loading...
Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifudidin bersama Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub M. Masyhud (kiri) dan Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi & Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah (kanan) memberikan keterangan kepada media. FOTO/I
A
A
A
JAKARTA - Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) memintapemerintah segera membenahi tata kelola dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan. Buruh TKBM dinilai masih berada di lapisan paling bawah dalam struktur ekonomi sektor logistik nasional.
Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, menyampaikan keprihatinannya dalam Lokakarya Nasional Optimalisasi Kebijakan Pengelolaan TKBM di Indonesia yang digelar di Jakarta. Ia menegaskan bahwa banyak buruh TKBM masih menerima upah di bawah standar minimum dan belum mendapatkan perlindungan sosial yang layak.
"Ini adalah para buruh TKBM yang berada di piramida ekonomi paling bawah di sektor logistik. Kami berharap hak dan kesejahteraan mereka dipikirkan oleh negara," ujar Irham.
Sarbumusi juga mendorong negara untuk menanggung sebagian iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh berupah rendah, minimal 20 persen, guna memperluas perlindungan bagi kelompok rentan.
Menurut Irham, kontribusi sektor pelabuhan terhadap PDB nasional yang mencapai 7–8 persen per tahun belum mencerminkan tingkat kesejahteraan buruh di lapangan. Untuk itu, Sarbumusi telah menginisiasi pertemuan lintas lembaga, termasuk pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, guna mencari solusi bersama.
Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, menyampaikan keprihatinannya dalam Lokakarya Nasional Optimalisasi Kebijakan Pengelolaan TKBM di Indonesia yang digelar di Jakarta. Ia menegaskan bahwa banyak buruh TKBM masih menerima upah di bawah standar minimum dan belum mendapatkan perlindungan sosial yang layak.
"Ini adalah para buruh TKBM yang berada di piramida ekonomi paling bawah di sektor logistik. Kami berharap hak dan kesejahteraan mereka dipikirkan oleh negara," ujar Irham.
Sarbumusi juga mendorong negara untuk menanggung sebagian iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh berupah rendah, minimal 20 persen, guna memperluas perlindungan bagi kelompok rentan.
Menurut Irham, kontribusi sektor pelabuhan terhadap PDB nasional yang mencapai 7–8 persen per tahun belum mencerminkan tingkat kesejahteraan buruh di lapangan. Untuk itu, Sarbumusi telah menginisiasi pertemuan lintas lembaga, termasuk pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, guna mencari solusi bersama.
Lihat Juga :
