Imigrasi Soekarno-Hatta Gandeng Ombudsman RI Cegah TPPO dan TPPM
Sabtu, 11 Oktober 2025 - 19:57 WIB
loading...
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta bersama Ombudsman RI melakukan Ngopi Pimpasa dalam rangka mencegah TPPO/TPPM. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta bersama Ombudsman RI perkuat kerja sama dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).Salah satunya dengan meminta informasi pelaksanaan desa binaan bersama aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, RT/RW.
Acara bertajuk Ngobrol Pintar bersama Petugas Imigrasi Pembina Desa (Ngopi Pimpasa) ini digelar di Desa Binaan Imigrasi Soekarno-Hatta, yaitu Kelurahan Pegadungan dan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Kedua wilayah ini merupakan kawasan yang selama ini dibina oleh Imigrasi Soekarno-Hatta melalui Program Desa Binaan Imigrasi dalam rangka edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan TPPO/TPPM serta pengawasan Orang Asing.
Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menyampaikan latar belakang dipilihnya Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng dan Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres sebagai Desa Binaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta dengan mempertimbangkan faktor aspek, jumlah penduduk, serta struktur sosial. “Harapannya agar masyarakat tidak menjadi korban TPPO/TPPM,” ujarnya, Sabtu (11/10/2025).
Baca juga: Daftar 13 Imigrasi yang Terbitkan Paspor Elektronik 100% Mulai Hari Ini
Melalui kegiatan ini, Ombudsman RI mendukung dan mendorong Imigrasi untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga dalam melindungi masyarakat dari potensi tindak kejahatan perdagangan orang, terutama di kawasan padat penduduk yang rentan terhadap praktik tersebut.
Asisten Ombudsman RI dan Ketua Tim Rombongan Ombudsman RI Andi menyatakan Ngopi Pimpasa ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pembentukaan desa binaan Imigrasi di Kelurahan Pegadungan pada tahun 2024 dan Kelurahan Cengkareng Timur pada 2025.
“Ombudsman RI sangat mengapresiasi dan mendukung Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta yang tetap konsisten melaksanakan pencegahaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) melalui Ngopi Pimpasa Desa Binaan Imigrasi, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta,” tambah Andi.
Baca juga: Bongkar Kasus Eksploitasi Anak Jadi LC hingga Hamil, Polisi Tangkap 10 Pelaku
Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendorong efektivitas pencegahan TPPO.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah pencegahan perdagangan orang, baik di tingkat pelayanan keimigrasian maupun di lingkungan masyarakat melalui program Desa Binaan. Kolaborasi dengan Ombudsman RI menjadi wujud nyata kerja bersama dalam memastikan perlindungan bagi masyarakat,” ujar Galih.
Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Imigrasi Soekarno-Hatta dalam membangun kesadaran masyarakat melalui program Desa Binaan. Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama antara Ombudsman RI dan Imigrasi SoekarnoHatta untuk terus memperkuat pengawasan, pencegahan, dan perlindungan terhadap korban maupun calon korban TPPO, sekaligus memastikan pelayanan publik di bidang keimigrasian senantiasa bersih, humanis, dan berintegritas.
Acara bertajuk Ngobrol Pintar bersama Petugas Imigrasi Pembina Desa (Ngopi Pimpasa) ini digelar di Desa Binaan Imigrasi Soekarno-Hatta, yaitu Kelurahan Pegadungan dan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Kedua wilayah ini merupakan kawasan yang selama ini dibina oleh Imigrasi Soekarno-Hatta melalui Program Desa Binaan Imigrasi dalam rangka edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan TPPO/TPPM serta pengawasan Orang Asing.
Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menyampaikan latar belakang dipilihnya Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng dan Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres sebagai Desa Binaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta dengan mempertimbangkan faktor aspek, jumlah penduduk, serta struktur sosial. “Harapannya agar masyarakat tidak menjadi korban TPPO/TPPM,” ujarnya, Sabtu (11/10/2025).
Baca juga: Daftar 13 Imigrasi yang Terbitkan Paspor Elektronik 100% Mulai Hari Ini
Melalui kegiatan ini, Ombudsman RI mendukung dan mendorong Imigrasi untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga dalam melindungi masyarakat dari potensi tindak kejahatan perdagangan orang, terutama di kawasan padat penduduk yang rentan terhadap praktik tersebut.
Asisten Ombudsman RI dan Ketua Tim Rombongan Ombudsman RI Andi menyatakan Ngopi Pimpasa ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pembentukaan desa binaan Imigrasi di Kelurahan Pegadungan pada tahun 2024 dan Kelurahan Cengkareng Timur pada 2025.
“Ombudsman RI sangat mengapresiasi dan mendukung Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta yang tetap konsisten melaksanakan pencegahaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) melalui Ngopi Pimpasa Desa Binaan Imigrasi, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta,” tambah Andi.
Baca juga: Bongkar Kasus Eksploitasi Anak Jadi LC hingga Hamil, Polisi Tangkap 10 Pelaku
Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendorong efektivitas pencegahan TPPO.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah pencegahan perdagangan orang, baik di tingkat pelayanan keimigrasian maupun di lingkungan masyarakat melalui program Desa Binaan. Kolaborasi dengan Ombudsman RI menjadi wujud nyata kerja bersama dalam memastikan perlindungan bagi masyarakat,” ujar Galih.
Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Imigrasi Soekarno-Hatta dalam membangun kesadaran masyarakat melalui program Desa Binaan. Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama antara Ombudsman RI dan Imigrasi SoekarnoHatta untuk terus memperkuat pengawasan, pencegahan, dan perlindungan terhadap korban maupun calon korban TPPO, sekaligus memastikan pelayanan publik di bidang keimigrasian senantiasa bersih, humanis, dan berintegritas.
(cip)
Lihat Juga :
