BKKBN Gandeng DPR Sosialisasikan Program Bangga Kencana, Soroti Pernikahan Dini

Selasa, 07 Oktober 2025 - 23:09 WIB
loading...
BKKBN Gandeng DPR Sosialisasikan...
BKKBN menggandeng DPR menggelar sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Foto/istimewa
A A A
MATARAM - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) menggandeng DPR menggelar sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Kegiatan yang digelar di Aula Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kota Mataram ini untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Mengangkat tema "Keluarga Berkualitas untuk Indonesia Emas", kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk DPR RI, BKKBN pusat dan daerah, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram.

Anggota Komisi IX DPR RI, H. M. Muazzim Akbar menekankan, pentingnya perencanaan keluarga sebagai landasan membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera. Ia menyebut bahwa pemahaman soal perencanaan kini tidak lagi cukup sebatas slogan “dua anak cukup”.

Baca juga: 30 PTN Bahas Bonus Demografi di Simposium Nasional Kependudukan 2025

“Yang ditekankan sekarang bukan hanya jumlah anak, tapi perencanaannya. Apakah kita mampu memberikan pendidikan dan makanan bergizi bagi anak-anak kita? Itu yang jadi pertimbangan,” kata Muazzim dari keterangnya, Selasa (7/10/2025).

Ia juga menggarisbawahi pentingnya mematuhi batas usia ideal pernikahan—minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki—guna menekan angka pernikahan dini yang masih tinggi di beberapa daerah.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis BKKBN, Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, S.KM., M.PS., MA, memaparkan perkembangan pelaksanaan program Bangga Kencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca juga: Kepala BKKBN Ajak Pramuka dan GenRE Indonesia Kolaborasi Atasi Masalah Remaja

Menurut Ukik, meskipun angka kelahiran di NTB menunjukkan tren menurun dan partisipasi keluarga dalam program KB mengalami peningkatan, provinsi ini masih menghadapi tantangan.

“NTB masih di atas rata-rata nasional untuk angka kelahiran, dan sedikit di bawah rata-rata nasional untuk partisipasi KB. Tapi yang patut diapresiasi, jumlah keluarga berisiko stunting terus menurun,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, pernikahan usia dini muncul sebagai persoalan utama, terutama di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Tengah. Faktor ekonomi disebut menjadi penyebab dominan, sementara edukasi dan konseling remaja di sekolah dianggap sebagai solusi preventif yang mendesak.

Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Setya Budi Irianta, menyatakan bahwa keberhasilan program Bangga Kencana merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.



“Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah menciptakan SDM unggul, ekonomi maju, dan pemerintahan yang efektif. Semua itu dimulai dari keluarga. Keluarga berkualitas adalah kunci utama,” tegasnya.

Kepala DPPKB Kota Mataram, H. Carnoto. Ia menyoroti masih maraknya fenomena pernikahan anak di wilayahnya, meskipun data resmi hanya mencatat delapan kasus. “Jangan sampai data yang kita miliki hanya puncak gunung es. Bisa jadi jumlah sebenarnya jauh lebih banyak,” ungkapnya.

Carnoto juga mengingatkan pentingnya menghindari kehamilan dengan risiko 4T: Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat, dan Terlalu Sering.

Untuk memperkuat program Bangga Kencana, Pemerintah Kota Mataram telah membentuk 50 Kampung KB yang tersebar di seluruh kecamatan sebagai basis edukasi dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat NTB, khususnya di Kota Mataram, akan pentingnya perencanaan keluarga sebagai pondasi membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
Dikepung Sanksi Barat,...
Dikepung Sanksi Barat, Rusia Malah Cetak Rekor Hampir Semua Warganya Punya Kerjaan!
Ayyoub Bouaddi Moncer...
Ayyoub Bouaddi Moncer di Debut Piala Dunia, Gelandang 18 Tahun Maroko Berhasil Redam Brasil
Ruben Onsu Unggah Video...
Ruben Onsu Unggah Video Giorgio Ngopi di Rumah Sarwendah, Captionnya Bikin Heboh
Berita Terkini
Denny JA Sebut Algoritma...
Denny JA Sebut Algoritma Lahirkan Kelas Baru Pekerja Digital yang Rentan
Sikapi Gejolak Ekonomi,...
Sikapi Gejolak Ekonomi, Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah
Noel Divonis 4,5 Tahun...
Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara, KPK Tidak Ajukan Banding
5 Peristiwa Politik...
5 Peristiwa Politik Pekan Ini: Said Iqbal Jadi Penasihat Presiden, Prabowo Terima JK, hingga Mahasiswa Turun ke Jalan
Kompolnas Diperkuat...
Kompolnas Diperkuat dalam UU Polri Baru, Boni Hargens Yakin Gagasan Restorasi Kapolri Bakal Terwujud
Rieke Diah Pitaloka...
Rieke Diah Pitaloka Dikritik Akademisi: Melihat Dukungan Manajemen Jangan Sempit
Infografis
Ini Rincian Gaji Anggota...
Ini Rincian Gaji Anggota DPR Jadi Rp65,5 Juta usai Pemangkasan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved