DPR Didesak Bentuk Pansus Kartu Prakerja
Senin, 04 Mei 2020 - 13:21 WIB
loading...
A
A
A
"Presiden harus menghentikan program ini secepatnya. DPR juga bisa segera membentuk Pansus untuk menyelidiki proyek yang berpotensi jadi skandal besar ini," tegas Gatot.
Menurut Gatot, baik Presiden maupun DPR, harus cepat tanggap mengingat reaksi keras masyarakat yang tak bisa menolerir praktik yang menyalahi prinsip-prinsip transparansi dan keadilan. "Kami tak rela, uang pajak kami dipakai untuk membayar komisi kepada perusahaan-perusahaan yang menangguk untung di tengah kesulitan hidup warga Negara," ujar Gatot.
Masyarakat Profesional untuk Demokrasi (MPD) adalah komunitas para profesional yang terbentuk pada saat Indonesia memasuki krisis ekonomi dan politik sepanjang 1997-1998. Selain aktif memberikan sumbangsih pemikiran ekonomi dan politik, MPD juga terlibat dalam beberapa aksi soail.
"Di antaranya menyalurkan APD (Alat Pelindung Diri) untuk beberapa rumah sakit ketika di awal-awal pandemi banyak dokter dan paramedis tak dibekali APD yang memadai," ungkapnya.
Menurut Gatot, baik Presiden maupun DPR, harus cepat tanggap mengingat reaksi keras masyarakat yang tak bisa menolerir praktik yang menyalahi prinsip-prinsip transparansi dan keadilan. "Kami tak rela, uang pajak kami dipakai untuk membayar komisi kepada perusahaan-perusahaan yang menangguk untung di tengah kesulitan hidup warga Negara," ujar Gatot.
Masyarakat Profesional untuk Demokrasi (MPD) adalah komunitas para profesional yang terbentuk pada saat Indonesia memasuki krisis ekonomi dan politik sepanjang 1997-1998. Selain aktif memberikan sumbangsih pemikiran ekonomi dan politik, MPD juga terlibat dalam beberapa aksi soail.
"Di antaranya menyalurkan APD (Alat Pelindung Diri) untuk beberapa rumah sakit ketika di awal-awal pandemi banyak dokter dan paramedis tak dibekali APD yang memadai," ungkapnya.
(maf)
Lihat Juga :
