PSBB Jilid II DKI Jakarta Harus Miliki Target yang Jelas
Minggu, 13 September 2020 - 09:30 WIB
loading...
Penerapan PSBB kembali di Jakarta harus memiliki target, indikator, dan waktu yang jelas. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) . Langkah ini harus memiliki target, indikator, dan waktu yang jelas.
Peneliti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), M Rifki Fadilah mengatakan, target dalam PSBB jilid II ini harus jelas, misalnya, dalam dua minggu ada penurunan kasus positif hingga 30%. Dengan demikian, efektivitas PSBB dapat diukur.
PSBB jilid II ini, menurutnya, akan memiliki eksternalitas yang negatif bagi perekonomian. Implikasinya, proses pemulihan ekonomi dalam jangka pendek akan terhambat. (Baca juga: Besok PSBB Diperketat, Warga Maksimalkan Olahraga di SUGBK )
"PSBB jilid II tentu membawa konsekuensi yang tidak mudah bagi perekonomian. Terlebih DKI Jakarta menjadi tulang punggu perekonomian Indonesia," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (13/9/2020).
Jika aktivitas terlalu lama dipaksa berhenti tanpa ada kejelasan kapan berakhir, maka kebijakan PSBB ini menjadi kontra produktif terhadap perekonomian. Rifki menjelaskan kebijakan ini akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah.
Peneliti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), M Rifki Fadilah mengatakan, target dalam PSBB jilid II ini harus jelas, misalnya, dalam dua minggu ada penurunan kasus positif hingga 30%. Dengan demikian, efektivitas PSBB dapat diukur.
PSBB jilid II ini, menurutnya, akan memiliki eksternalitas yang negatif bagi perekonomian. Implikasinya, proses pemulihan ekonomi dalam jangka pendek akan terhambat. (Baca juga: Besok PSBB Diperketat, Warga Maksimalkan Olahraga di SUGBK )
"PSBB jilid II tentu membawa konsekuensi yang tidak mudah bagi perekonomian. Terlebih DKI Jakarta menjadi tulang punggu perekonomian Indonesia," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (13/9/2020).
Jika aktivitas terlalu lama dipaksa berhenti tanpa ada kejelasan kapan berakhir, maka kebijakan PSBB ini menjadi kontra produktif terhadap perekonomian. Rifki menjelaskan kebijakan ini akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah.
Lihat Juga :
