PPP Terbelah Lagi, Hendri Satrio: Parpol Gak Punya Tokoh Sentral ya Begitu
Rabu, 01 Oktober 2025 - 12:27 WIB
loading...
Muktamar X PPP yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025) hingga Minggu (28/9/2025) melahirkan dualisme. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) terbelah lagi. Selain diwarnai adu jotos antara kader hingga lempar kursi, Muktamar X yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025) hingga Minggu (28/9/2025) melahirkan dualisme.
Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto saling mengklaim terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum partai berlambang ka’bah periode 2025-2030 tersebut dalam Muktamar X tersebut. Terkait hal tersebut, kubu Mardiono dan Agus diminta mengingat kembali tujuan awal.
"Masing-masing yang mengklaim itu harus mengerti ke tujuan awal. Tujuan awalnya kan kembali kebesaran PPP, ya kalau pragmatisnya lolos ke Senayan. Harusnya itu yang menjadi dasar. Tapi memang parpol yang enggak punya tokoh sentral ya memang begitu," ujar Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio kepada SindoNews, Selasa (30/9/2025).
Baca juga: Mardiono dan Agus Suparmanto Saling Klaim, Menkum: Mudah-mudahan Bisa Diselesaikan secara Internal
Pria yang akrab disapa Hensat ini berpendapat bahwa saling mengklaim justru merugikan parpol itu sendiri. Dia juga menilai Mardiono dan Agus Suparmanto punya kekurangan masing-masing.
"Kekurangan Mardiono kan dinilai kader gagal membawa PPP ke Senayan. Bahkan dari 19 kursi jadi nol. Kekurangan Agus Suparmanto dianggap kan naturalisasi karena dari luar PPP masuk. Nah itu kan kita lihat aja bagaimana aturannya, lagi lagi tujuannya mau bagaimana," ujarnya.
Baca juga: Faktor Penyebab PPP Terbelah Lagi, Nomor 4 Paling Penting
Menurut dia, muktamar harus digelar ulang. "Kalau saya jadi Mardiono sih, kalau memang dia percaya diri karena dia kan incumbent, sementara lawannya kan naturalisasi, diulang aja muktamarnya, dipilih secara betul-betul, ada pemilihan lagi, dilihat aja bagaimana hasil akhirnya,” katanya.
Dengan begitu, kata dia, tidak perlu repot-repot urusan sidang di pengadilan mengenai dualisme partai. “Siapa pemegang suara sahnya itu, apakah DPW, DPC diundang memberikan suara, kalau Mardiono PD begitu sih menurut saya,” kata Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini.
“Kita lihat aja ujungnya seperti apa. Kan kalau akhirnya tidak ada pemungutan suara, sama-sama klaim aklamasi kan seperti takut menghadapi pemungutan suara, makanya sama-sama mengklaim aklamasi,” pungkasnya.
Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto saling mengklaim terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum partai berlambang ka’bah periode 2025-2030 tersebut dalam Muktamar X tersebut. Terkait hal tersebut, kubu Mardiono dan Agus diminta mengingat kembali tujuan awal.
"Masing-masing yang mengklaim itu harus mengerti ke tujuan awal. Tujuan awalnya kan kembali kebesaran PPP, ya kalau pragmatisnya lolos ke Senayan. Harusnya itu yang menjadi dasar. Tapi memang parpol yang enggak punya tokoh sentral ya memang begitu," ujar Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio kepada SindoNews, Selasa (30/9/2025).
Baca juga: Mardiono dan Agus Suparmanto Saling Klaim, Menkum: Mudah-mudahan Bisa Diselesaikan secara Internal
Pria yang akrab disapa Hensat ini berpendapat bahwa saling mengklaim justru merugikan parpol itu sendiri. Dia juga menilai Mardiono dan Agus Suparmanto punya kekurangan masing-masing.
"Kekurangan Mardiono kan dinilai kader gagal membawa PPP ke Senayan. Bahkan dari 19 kursi jadi nol. Kekurangan Agus Suparmanto dianggap kan naturalisasi karena dari luar PPP masuk. Nah itu kan kita lihat aja bagaimana aturannya, lagi lagi tujuannya mau bagaimana," ujarnya.
Baca juga: Faktor Penyebab PPP Terbelah Lagi, Nomor 4 Paling Penting
Menurut dia, muktamar harus digelar ulang. "Kalau saya jadi Mardiono sih, kalau memang dia percaya diri karena dia kan incumbent, sementara lawannya kan naturalisasi, diulang aja muktamarnya, dipilih secara betul-betul, ada pemilihan lagi, dilihat aja bagaimana hasil akhirnya,” katanya.
Dengan begitu, kata dia, tidak perlu repot-repot urusan sidang di pengadilan mengenai dualisme partai. “Siapa pemegang suara sahnya itu, apakah DPW, DPC diundang memberikan suara, kalau Mardiono PD begitu sih menurut saya,” kata Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini.
“Kita lihat aja ujungnya seperti apa. Kan kalau akhirnya tidak ada pemungutan suara, sama-sama klaim aklamasi kan seperti takut menghadapi pemungutan suara, makanya sama-sama mengklaim aklamasi,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
