Masyarakat Minta Presiden hingga KPK Terus Awasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Rabu, 01 Oktober 2025 - 10:52 WIB
loading...
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji menggelar aksi di depan Gedung Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji menggelar aksi di depan Gedung Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025). Massa sempat terlibat cekcok dengan aparat kepolisian yang melarang mereka membakar ban.
Meski demikian, aksi tetap berlangsung damai setelah polisi meredam situasi. Mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan agar pemerintah mengevaluasi tata kelola ibadah haji dan umrah.
Baca juga: Pembagian Kuota Haji ke Provinsi Didasari Daftar Tunggu, Kemenhaj: Antrean Jadi Sama 26,4 tahun
Ketua Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji Ali Akbar Moma mengatakan, pemerintah harus serius mengawasi proses penyelenggaraan haji. "Ini problem, makanya kami hadir di sini menuntut agar ada evaluasi dari Presiden,” ujarnya.
Menurut dia, dugaan penyelewengan dalam proses penyelenggaraan jelas berpotensi merugikan calon jemaah haji Indonesia. Karena itu, pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa mengusut jika ada praktik yang menyimpang dalam pelaksanaan haji dan umrah.
Kemudian, Ali mendorong DPR memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan evaluasi internal di tubuh kementerian. "Kedua, KPK segera mengusut tuntas masalah yang telah dilaporkan terkait pelaksanaan haji," ucapnya.
Dia menambahkan penyelewengan di sektor haji dapat merugikan calon jemaah yang seharusnya mendapat pelayanan terbaik.
Presiden Prabowo juga diminta menaruh perhatian khusus pada perbaikan sistem pengelolaan haji. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
Meski demikian, aksi tetap berlangsung damai setelah polisi meredam situasi. Mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan agar pemerintah mengevaluasi tata kelola ibadah haji dan umrah.
Baca juga: Pembagian Kuota Haji ke Provinsi Didasari Daftar Tunggu, Kemenhaj: Antrean Jadi Sama 26,4 tahun
Ketua Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji Ali Akbar Moma mengatakan, pemerintah harus serius mengawasi proses penyelenggaraan haji. "Ini problem, makanya kami hadir di sini menuntut agar ada evaluasi dari Presiden,” ujarnya.
Menurut dia, dugaan penyelewengan dalam proses penyelenggaraan jelas berpotensi merugikan calon jemaah haji Indonesia. Karena itu, pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa mengusut jika ada praktik yang menyimpang dalam pelaksanaan haji dan umrah.
Kemudian, Ali mendorong DPR memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan evaluasi internal di tubuh kementerian. "Kedua, KPK segera mengusut tuntas masalah yang telah dilaporkan terkait pelaksanaan haji," ucapnya.
Dia menambahkan penyelewengan di sektor haji dapat merugikan calon jemaah yang seharusnya mendapat pelayanan terbaik.
Presiden Prabowo juga diminta menaruh perhatian khusus pada perbaikan sistem pengelolaan haji. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
(jon)
Lihat Juga :
