Faktor Penyebab PPP Terbelah Lagi, Nomor 4 Paling Penting
Selasa, 30 September 2025 - 13:43 WIB
loading...
Kericuhan mewarnai pembukaan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, (27/9/2025). Foto/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) terbelah lagi. Selain diwarnai adu jotos antara kader hingga lempar kursi, Muktamar X yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025) hingga Minggu (28/9/2025) melahirkan dualisme.
Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto saling mengklaim terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum partai berlambang ka’bah periode 2025-2030 tersebut dalam Muktamar X tersebut.
Baca juga: Saling Klaim Mardiono Vs Agus Suparmanto, Siapa Menang?
Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengungkapkan bahwa masalah PPP terdiri dari beberapa hal.
1. Para pemimpinnya tidak percaya diri dan tidak mandiri. Para pemimpin PPP dianggap sangat bergantung pada kekuasaan.
"Akibatnya dengan mudah terombang-ambing oleh peta politik istana," ujar Djayadi kepada SindoNews, Selasa (30/9/2025).
Dia melihat penyelesaian konflik internal sangat bergantung pada penguasa, lewat Kemenkumham.
Baca juga: Dualisme Kembali Terulang, PPP Makin Sulit ke Senayan
2. Tidak menjalankan pelembagaan partai. Demokrasi internalnya tidak jalan.
"Para pengurus yang berkuasa cenderung tidak menempatkan konstitusi dan aturan partai sebagai aturan tertinggi di partai," ungkapnya.
Akibatnya, lanjut dia, konflik dan kompetisi, termasuk perebutan ketua umum, dilakukan dengan cara adu kuat. Tidak didasarkan atas aturan main yang disepakati.
3. Tidak ada lagi figur yang dihormati dan disegani semua faksi. Figur terakhir yang cukup disegani dan dihormati adalah Mbah Maimoen, yang lebih berfungsi sebagai figur spiritual.
Djayadi mengatakan, setelah KH Maimoen Zubair wafat, praktis tak ada lagi figur yang bisa jadi rujukan para penguasa PPP, terutama kalau ada konflik internal.
"Keempat, dan ini yang paling penting. PPP berkali-kali meninggalkan konstituennya ketika mengambil keputusan politik. Misalnya, dalam Pilpres 2014, memang awalnya PPP mengikuti arus besar konstituennya dengan mendukung Prabowo, tapi dalam pemerintahan PPP berubah haluan menjadi anggota koalisi Jokowi," ujarnya.
Dalam Pemilu 2019, sambung dia, arus besar PPP menghendaki tetap bersama Prabowo, tapi PPP berkoalisi dengan Jokowi. Dalam Pilpres 2024, arus besar konstituen PPP menghendaki Anies Baswedan, tapi PPP berkoalisi dengan PDIP dan mencalonkan Ganjar Pranowo.
Baca juga: Mardiono Vs Agus Suparmanto Saling Klaim, PPP Perlu Gelar Muktamar Ulang
"Akibat meninggalkan konstituen, para penguasa PPP tidak punya legitimasi yang kuat di akar rumput, sehingga mereka hanya bertarung secara antarpersonal atau antarkelompok saja," imbuhnya.
Dia melanjutkan, akibat meninggalkan konstituen, dukungan terhadap PPP terus mengecil, dan di Pemilu 2024 tidak lolos ke Parlemen Senayan. Dia mengatakan, kalau masih mau tetap bertahan dan diperhitungkan, para pemimpin PPP harus mau kembali ke konstituen.
Para pemimpin PPP harus dengarkan apa aspirasi paling banyak dari konstituen, sehingga semua pihak bisa punya dasar untuk bersepakat. "Kalau kembali merawat dan mendengarkan konstituennya, maka PPP masih bisa menjadi rumah besar umat Islam, kalau tidak, PPP hanya akan menjadi rumah kecil para penguasanya," pungkasnya.
Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto saling mengklaim terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum partai berlambang ka’bah periode 2025-2030 tersebut dalam Muktamar X tersebut.
Baca juga: Saling Klaim Mardiono Vs Agus Suparmanto, Siapa Menang?
Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengungkapkan bahwa masalah PPP terdiri dari beberapa hal.
1. Para pemimpinnya tidak percaya diri dan tidak mandiri. Para pemimpin PPP dianggap sangat bergantung pada kekuasaan.
"Akibatnya dengan mudah terombang-ambing oleh peta politik istana," ujar Djayadi kepada SindoNews, Selasa (30/9/2025).
Dia melihat penyelesaian konflik internal sangat bergantung pada penguasa, lewat Kemenkumham.
Baca juga: Dualisme Kembali Terulang, PPP Makin Sulit ke Senayan
2. Tidak menjalankan pelembagaan partai. Demokrasi internalnya tidak jalan.
"Para pengurus yang berkuasa cenderung tidak menempatkan konstitusi dan aturan partai sebagai aturan tertinggi di partai," ungkapnya.
Akibatnya, lanjut dia, konflik dan kompetisi, termasuk perebutan ketua umum, dilakukan dengan cara adu kuat. Tidak didasarkan atas aturan main yang disepakati.
3. Tidak ada lagi figur yang dihormati dan disegani semua faksi. Figur terakhir yang cukup disegani dan dihormati adalah Mbah Maimoen, yang lebih berfungsi sebagai figur spiritual.
Djayadi mengatakan, setelah KH Maimoen Zubair wafat, praktis tak ada lagi figur yang bisa jadi rujukan para penguasa PPP, terutama kalau ada konflik internal.
"Keempat, dan ini yang paling penting. PPP berkali-kali meninggalkan konstituennya ketika mengambil keputusan politik. Misalnya, dalam Pilpres 2014, memang awalnya PPP mengikuti arus besar konstituennya dengan mendukung Prabowo, tapi dalam pemerintahan PPP berubah haluan menjadi anggota koalisi Jokowi," ujarnya.
Dalam Pemilu 2019, sambung dia, arus besar PPP menghendaki tetap bersama Prabowo, tapi PPP berkoalisi dengan Jokowi. Dalam Pilpres 2024, arus besar konstituen PPP menghendaki Anies Baswedan, tapi PPP berkoalisi dengan PDIP dan mencalonkan Ganjar Pranowo.
Baca juga: Mardiono Vs Agus Suparmanto Saling Klaim, PPP Perlu Gelar Muktamar Ulang
"Akibat meninggalkan konstituen, para penguasa PPP tidak punya legitimasi yang kuat di akar rumput, sehingga mereka hanya bertarung secara antarpersonal atau antarkelompok saja," imbuhnya.
Dia melanjutkan, akibat meninggalkan konstituen, dukungan terhadap PPP terus mengecil, dan di Pemilu 2024 tidak lolos ke Parlemen Senayan. Dia mengatakan, kalau masih mau tetap bertahan dan diperhitungkan, para pemimpin PPP harus mau kembali ke konstituen.
Para pemimpin PPP harus dengarkan apa aspirasi paling banyak dari konstituen, sehingga semua pihak bisa punya dasar untuk bersepakat. "Kalau kembali merawat dan mendengarkan konstituennya, maka PPP masih bisa menjadi rumah besar umat Islam, kalau tidak, PPP hanya akan menjadi rumah kecil para penguasanya," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
