Catatan Yunarto Wijaya tentang PSBB serta Koordinasi Pusat dan Daerah
Sabtu, 12 September 2020 - 17:22 WIB
loading...
A
A
A
Yunarto mengatakan, protokol kesehatan akan jalan apabila payung hukum diterjemahkan menjadi enforcement, dan enforcement akan berjalan ketika insentif buat warga diberikan.
"Dan dengan segala hormat, di pandangan saya pribadi kelemahan Anies Baswedan selama ini adalah terkait implementasi kebijakan, walau selalu kuat dari sisi konsep dan ini membutuhkan kerja sama dengan pihak lain," ucap Yunarto.
Terkait kerja sama dengan pihak lain, Yunarto mengatakan, keputusan memberlakukan PSBB di Jakarta pada 14 September 2020 tidak dikoordinasikan dengan stakeholder lain, baik pemerintah pusat atau kepala daerah lain. Padahal menurutnya, konsekuensi dari kebijakan ini berefek ke multi sektor dan lintas wilayah.
Yunarto mencontohkan, ketika PSBB diberlakukan kembali, ada kompensasi yang harus diberikan oleh negara terhadap warga terdampak, salah satunya bansos. Dalam perkara ini kata Yunarto, Pemprov pasti butuh dukungan anggaran dari Kemensos untuk pastikan warga yang terkena PSBB teringankan dampaknya.
"Contoh lain, pemprov dan pusat juga bisa rumuskan insentif buat industri terdampak. Sehingga peluang terjadinya lay off bisa lebih kecil. Karena tugas negara selain menjaga keselamatan warganya tapi juga bertanggung jawab terhadap kelayakan hidupnya saat pandemi," kata Yunarto.
"Dan dengan segala hormat, di pandangan saya pribadi kelemahan Anies Baswedan selama ini adalah terkait implementasi kebijakan, walau selalu kuat dari sisi konsep dan ini membutuhkan kerja sama dengan pihak lain," ucap Yunarto.
Terkait kerja sama dengan pihak lain, Yunarto mengatakan, keputusan memberlakukan PSBB di Jakarta pada 14 September 2020 tidak dikoordinasikan dengan stakeholder lain, baik pemerintah pusat atau kepala daerah lain. Padahal menurutnya, konsekuensi dari kebijakan ini berefek ke multi sektor dan lintas wilayah.
Yunarto mencontohkan, ketika PSBB diberlakukan kembali, ada kompensasi yang harus diberikan oleh negara terhadap warga terdampak, salah satunya bansos. Dalam perkara ini kata Yunarto, Pemprov pasti butuh dukungan anggaran dari Kemensos untuk pastikan warga yang terkena PSBB teringankan dampaknya.
"Contoh lain, pemprov dan pusat juga bisa rumuskan insentif buat industri terdampak. Sehingga peluang terjadinya lay off bisa lebih kecil. Karena tugas negara selain menjaga keselamatan warganya tapi juga bertanggung jawab terhadap kelayakan hidupnya saat pandemi," kata Yunarto.
Lihat Juga :
