PKB Sebut Ekonomi Berantakan Jika PSBB Serampangan
loading...
Ketua DPP PKB bidang Ekonomi dan Perbankan Fathan Subchi, menyatakan penerapan PSBB oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berdampak pada upaya pemulihan ekonomi nasional. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Gubernu DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dipertanyakan sejumlah kalangan. Keputusan PSBB tanpa kajian mendalam termasuk akibatnya di sektor ekonomi hanya akan memberikan dampak negatif lebih besar kepada masyarakat.
“Keputusan Gubernur DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB mulai pekan depan telah memberikan dampak nyata terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional. Indikatornya Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) yang rontok hingga protes dari sejumlah pengusaha dan pelaku UMKM jika PSBB kembali diberlakukan di Jakarta,” ujar Ketua DPP PKB bidang Ekonomi dan Perbankan Fathan Subchi, Sabtu (12/9/2020). (Baca juga: Anies dan Airlangga Jangan Berdebat Politik Terus, Kembali ke Kebijakan Kemanusiaan)
Dia menjelaskan PSBB harusnya menjadi opsi terakhir bagi kepala daerah dalam mengendalikan wabah Covid-19 di wilayahnya. Menurutnya kasus positif Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir ini memang meningkat secara signifikan. Kendati demikian perlu ditelusuri lebih jauh penyebab peningkatan kasus positif tersebut. “Informasi yang kami terima dari Satgas Covid-19 menyebutkan jika 60% dari pasien di Wisma Atlet semua disinyalir dari kluster angkutan umum. Dan pengguna angkutan umum ini meningkat pesat setelah kebijakan ganjil genap kembali diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya. (Baca juga: Satpol PP Tunggu Arahan Gubernur DKI Soal Aturan PSBB Total)
Fathan mengatakan PSBB pasti akan membantu mengurangi penularan Covid-19. Kendati demikian kebijakan tersebut tidak akan terlalu efektif karena saat ini kluster penularan telah bergeser dari public space ke kluster rumah tangga. Justru saat ini yang harus digenjot adalah meningkatkan kedisplinan masyarakat dalam mematuhi protocol Kesehatan terutama pemakaian masker saat ke luar rumah dan menjaga jarak di keramaian. “Di Malaysia itu setiap orang yang keluar rumah tanpa masker langsung dedenda 1.000 Ringgit sehingga memunculkan efek jera. Di sini langkah-langkah penegakan disiplin masih setengah hati sehingga banyak warga yang tetap melanggang tanpa masker saat di luar rumah, padahal hal itu yang mempercepat penularan,” katanya.
Selain rendahnya tingkat pemakaian masker, lanjut Fathan di Jakarta juga pengawasan terhadap tingkat kerumunan juga rendah. Akibatnya banyak warga yang tetap bergerombol tanpa mengindahkan jarak aman. “Pengawasan ketat terhadap pemakaian masker dan jaga jarak adalah rem-rem normal yang harus ditarik dengan tepat. Jangan rem-rem normal ini tidak dipakai lalu tiba-tiba menarik rem darurat seperti PSBB sehingga pasti menimbulkan keguncangan besar,” katanya. (Baca juga: Anies Tarik Rem Darurat Dianggap Merusak Ritme Kerja Pemerintah)
Wakil Ketua Komisi XI DPR ini mengungkapkan penerapan PSBB di Jakarta sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi nasional. Menurutnya saat diberlakukan PSBB transisi yang diiringi dengan berbagai program pemulihan ekonomi nasional, sebenarnya memberikan indikator positif terhadap perbaikan kondisi ekonomi secara umum. “Pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk menggerakkan ekonomi kembali. Walaupun belum pulih seperti sebelum PSBB tapi sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kalau PSBB diterapkan upaya penggerakan ekonomi yang selama ini dilakukan dengan bisaya yang sangat besar mungkin akan terkontraksi kembali,” katanya.
“Keputusan Gubernur DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB mulai pekan depan telah memberikan dampak nyata terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional. Indikatornya Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) yang rontok hingga protes dari sejumlah pengusaha dan pelaku UMKM jika PSBB kembali diberlakukan di Jakarta,” ujar Ketua DPP PKB bidang Ekonomi dan Perbankan Fathan Subchi, Sabtu (12/9/2020). (Baca juga: Anies dan Airlangga Jangan Berdebat Politik Terus, Kembali ke Kebijakan Kemanusiaan)
Dia menjelaskan PSBB harusnya menjadi opsi terakhir bagi kepala daerah dalam mengendalikan wabah Covid-19 di wilayahnya. Menurutnya kasus positif Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir ini memang meningkat secara signifikan. Kendati demikian perlu ditelusuri lebih jauh penyebab peningkatan kasus positif tersebut. “Informasi yang kami terima dari Satgas Covid-19 menyebutkan jika 60% dari pasien di Wisma Atlet semua disinyalir dari kluster angkutan umum. Dan pengguna angkutan umum ini meningkat pesat setelah kebijakan ganjil genap kembali diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya. (Baca juga: Satpol PP Tunggu Arahan Gubernur DKI Soal Aturan PSBB Total)
Fathan mengatakan PSBB pasti akan membantu mengurangi penularan Covid-19. Kendati demikian kebijakan tersebut tidak akan terlalu efektif karena saat ini kluster penularan telah bergeser dari public space ke kluster rumah tangga. Justru saat ini yang harus digenjot adalah meningkatkan kedisplinan masyarakat dalam mematuhi protocol Kesehatan terutama pemakaian masker saat ke luar rumah dan menjaga jarak di keramaian. “Di Malaysia itu setiap orang yang keluar rumah tanpa masker langsung dedenda 1.000 Ringgit sehingga memunculkan efek jera. Di sini langkah-langkah penegakan disiplin masih setengah hati sehingga banyak warga yang tetap melanggang tanpa masker saat di luar rumah, padahal hal itu yang mempercepat penularan,” katanya.
Selain rendahnya tingkat pemakaian masker, lanjut Fathan di Jakarta juga pengawasan terhadap tingkat kerumunan juga rendah. Akibatnya banyak warga yang tetap bergerombol tanpa mengindahkan jarak aman. “Pengawasan ketat terhadap pemakaian masker dan jaga jarak adalah rem-rem normal yang harus ditarik dengan tepat. Jangan rem-rem normal ini tidak dipakai lalu tiba-tiba menarik rem darurat seperti PSBB sehingga pasti menimbulkan keguncangan besar,” katanya. (Baca juga: Anies Tarik Rem Darurat Dianggap Merusak Ritme Kerja Pemerintah)
Wakil Ketua Komisi XI DPR ini mengungkapkan penerapan PSBB di Jakarta sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi nasional. Menurutnya saat diberlakukan PSBB transisi yang diiringi dengan berbagai program pemulihan ekonomi nasional, sebenarnya memberikan indikator positif terhadap perbaikan kondisi ekonomi secara umum. “Pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk menggerakkan ekonomi kembali. Walaupun belum pulih seperti sebelum PSBB tapi sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kalau PSBB diterapkan upaya penggerakan ekonomi yang selama ini dilakukan dengan bisaya yang sangat besar mungkin akan terkontraksi kembali,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
