Analis Apresiasi Respons Cepat Kapolri Terhadap Rencana Presiden Bentuk Komite Reformasi Kepolisian
Kamis, 25 September 2025 - 07:55 WIB
loading...
Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Komite Reformasi Kepolisian yang akan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyambut langkah presiden tersebut dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri.
Pembentukan tim ini menunjukkan keseriusan Polri dalam meneruskan reformasi Kepolisian yang telah berjalan semenjak tahun 2000-an. Berdasarkan UU Nomor 2/2002, Polri adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara, Polri berada di bawah komando Presiden sebagai kepala negara.
Baca juga: Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Ini Respons Istana
“Karena itu, rencana Presiden tersebut ditangkap oleh Kapolri sebagai arahan untuk penguatan reformasi Polri. Yaitu dengan Tim Transformasi Reformasi Polri dengan tujuan untuk memastikan implementasi dan keberlanjutan dari reformasi Polri yang telah dilakukan sebelumnya,” kata pria yang akrab dipanggil Simon ini.
Diangkatnya Jenderal Pol (Purn) Achmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian yang merupakan sosok teladan dan berintegritas merupakan bagian penting untuk menjawab tuntutan publik ini.
“Diharapkan pengangkatannya dapat meningkatkan sinergi dalam tim Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk Presiden, baik dengan Polri maupun dengan para tokoh, akademisi, dan masyarakat sipil,” kata Simon.
Baca juga: HUT ke-77 Bhayangkara, Pengamat Intelijen: Teguhkan Polri Presisi untuk Indonesia Emas
Dia menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, agenda reformasi Polri telah berjalan secara bertahap. Polri telah memiliki peta jalan yang jelas dalam bentuk Grand Strategi Polri 2005 - 2025, yang menjadi acuan transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, profesional, dan terpercaya.
“Komitmen itu dilanjutkan dengan Grand Strategi Polri 2025-2045 yang telah disusun oleh Polri selama ini,” kata Simon.
Transformasi Polri Presisi diarahkan melalui empat pilar utama, yaitu organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan. Inisiatif ini menjadi pijakan penting dalam reformasi Polri. “Apa yang sudah dicapai ini akan semakin diperkuat dengan terbentuknya Tim Transformasi Reformasi Polri untuk menjaga keberlanjutannya,” paparnya.
Reformasi Polri mencakup tiga aspek utama, yaitu struktural, instrumental dan kultural. Kapolri sejak 2021 telah mengawal implementasi Polri Presisi sesuai dengan agenda reformasi polri dalam Grand Strategy. “Dalam konteks ini, sistem kerja Polri telah mengalami perubahan fundamental. Tapi memang, terkait kultur tidak bisa dirubah dalam waktu singkat. Reformasi kultural Polri adalah aspek paling krusial, mencakup perubahan mindset, nilai, dan budaya kerja dari feodal-patrimonial menjadi profesional dan humanis. Ini menuntut keteladanan pimpinan, bukan sekadar instruksi atau pencitraan,” kata Simon.
Polri mencanangkan agenda transformasi dan reformasi secara menyeluruh sebagai langkah menjawab tuntutan zaman. Perubahan ini tidak hanya pada aspek fisik maupun struktur birokrasi, tetapi juga menyentuh nilai moral dan kemanusiaan. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan publik, menegakkan hukum yang beradab, serta menjaga stabilitas masyarakat.
Menurut Simon pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri merupakan langkah akseleratif dari internal Polri untuk memastikan bahwa agenda reformasi yang dicanangkan Presiden melalui Komite Reformasi Kepolisian nantinya dapat direspons secara konkret, menyeluruh, dan berkelanjutan oleh Polri itu sendiri.
Polri dan pemerintah memiliki tujuan yang sama yaitu membangun institusi kepolisian yang humanis, profesional, berintegritas, dan presisi. “Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar proses reformasi ini nyata dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Simon.
Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri ini membuktikan keberanian Polri untuk belajar dari masa lalu, memperbaiki kesalahan, dan menjawab harapan masyarakat di masa kini serta menyiapkan masa depan yang lebih baik.
“Kami melihat komitmen Polri adalah menghadirkan kebaikan, perbaikan, dan kualitas pemolisian yang semakin presisi. Dengan transformasi ini, Polri diharapkan semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan masa depan.” tandas Simon.
Pembentukan tim ini menunjukkan keseriusan Polri dalam meneruskan reformasi Kepolisian yang telah berjalan semenjak tahun 2000-an. Berdasarkan UU Nomor 2/2002, Polri adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara, Polri berada di bawah komando Presiden sebagai kepala negara.
Baca juga: Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Ini Respons Istana
“Karena itu, rencana Presiden tersebut ditangkap oleh Kapolri sebagai arahan untuk penguatan reformasi Polri. Yaitu dengan Tim Transformasi Reformasi Polri dengan tujuan untuk memastikan implementasi dan keberlanjutan dari reformasi Polri yang telah dilakukan sebelumnya,” kata pria yang akrab dipanggil Simon ini.
Diangkatnya Jenderal Pol (Purn) Achmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian yang merupakan sosok teladan dan berintegritas merupakan bagian penting untuk menjawab tuntutan publik ini.
“Diharapkan pengangkatannya dapat meningkatkan sinergi dalam tim Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk Presiden, baik dengan Polri maupun dengan para tokoh, akademisi, dan masyarakat sipil,” kata Simon.
Baca juga: HUT ke-77 Bhayangkara, Pengamat Intelijen: Teguhkan Polri Presisi untuk Indonesia Emas
Dia menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, agenda reformasi Polri telah berjalan secara bertahap. Polri telah memiliki peta jalan yang jelas dalam bentuk Grand Strategi Polri 2005 - 2025, yang menjadi acuan transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, profesional, dan terpercaya.
“Komitmen itu dilanjutkan dengan Grand Strategi Polri 2025-2045 yang telah disusun oleh Polri selama ini,” kata Simon.
Transformasi Polri Presisi diarahkan melalui empat pilar utama, yaitu organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan. Inisiatif ini menjadi pijakan penting dalam reformasi Polri. “Apa yang sudah dicapai ini akan semakin diperkuat dengan terbentuknya Tim Transformasi Reformasi Polri untuk menjaga keberlanjutannya,” paparnya.
Reformasi Polri mencakup tiga aspek utama, yaitu struktural, instrumental dan kultural. Kapolri sejak 2021 telah mengawal implementasi Polri Presisi sesuai dengan agenda reformasi polri dalam Grand Strategy. “Dalam konteks ini, sistem kerja Polri telah mengalami perubahan fundamental. Tapi memang, terkait kultur tidak bisa dirubah dalam waktu singkat. Reformasi kultural Polri adalah aspek paling krusial, mencakup perubahan mindset, nilai, dan budaya kerja dari feodal-patrimonial menjadi profesional dan humanis. Ini menuntut keteladanan pimpinan, bukan sekadar instruksi atau pencitraan,” kata Simon.
Polri mencanangkan agenda transformasi dan reformasi secara menyeluruh sebagai langkah menjawab tuntutan zaman. Perubahan ini tidak hanya pada aspek fisik maupun struktur birokrasi, tetapi juga menyentuh nilai moral dan kemanusiaan. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan publik, menegakkan hukum yang beradab, serta menjaga stabilitas masyarakat.
Menurut Simon pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri merupakan langkah akseleratif dari internal Polri untuk memastikan bahwa agenda reformasi yang dicanangkan Presiden melalui Komite Reformasi Kepolisian nantinya dapat direspons secara konkret, menyeluruh, dan berkelanjutan oleh Polri itu sendiri.
Polri dan pemerintah memiliki tujuan yang sama yaitu membangun institusi kepolisian yang humanis, profesional, berintegritas, dan presisi. “Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar proses reformasi ini nyata dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Simon.
Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri ini membuktikan keberanian Polri untuk belajar dari masa lalu, memperbaiki kesalahan, dan menjawab harapan masyarakat di masa kini serta menyiapkan masa depan yang lebih baik.
“Kami melihat komitmen Polri adalah menghadirkan kebaikan, perbaikan, dan kualitas pemolisian yang semakin presisi. Dengan transformasi ini, Polri diharapkan semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan masa depan.” tandas Simon.
(shf)
Lihat Juga :
