Ini Daftar 8 Stimulus Prabowo untuk Akselerasi Pembangunan Tahun 2025
Selasa, 16 September 2025 - 09:42 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan 8 program akselerasi pembangunan yang mulai dijalankan pada tahun 2025. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan 8 program akselerasi pembangunan yang mulai dijalankan pada tahun 2025. Program pertama yang diluncurkan yakni program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan program ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara yang akan ditempatkan di sektor industri. Selama enam bulan masa magang, para peserta akan menerima uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP).
Baca juga: BAPPISUS, Pengendali Pembangunan dan Mata-Telinga Presiden Prabowo
“Itu lulusan di-link and match-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar UMP. Dan ini untuk 6 bulan, anggarannya sudah disediakan sebesar Rp198 miliar,” ujar Airlangga usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 September 2025.
Pemerintah juga akan memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Skema ini sebelumnya diterapkan pada sektor padat karya.
“Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, target penerimanya 552 ribu pekerja serta diberikan 100 persen PPH untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp120 miliar,” kata Airlangga.
Pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober–November, yang kemudian akan dievaluasi untuk Desember. “Nah itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun,” sebutnya.
Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat potongan 50 persen iuran, dengan total anggaran sekitar Rp36 miliar yang disiapkan BPJS Ketenagakerjaan.
“JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk 2 anak, dan jaminan kematian,” katanya.
Pemerintah juga menyiapkan manfaat layanan tambahan (MLT) dari program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan menurunkan bunga kredit dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen untuk pembiayaan perumahan pekerja, termasuk cicilan, uang muka maupun pembiayaan bagi pengembang yang juga diturunkan dari BI rate plus 6 persen menjadi BI rate plus 4 persen. Langkah ini turut didukung relaksasi slik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Ini targetnya Rp150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai seribu (penerima manfaat), namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan program Padat Karya Tunai (cash for work) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk September hingga Desember 2025. Program ini menargetkan sebanyak 609.465 penerima manfaat. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3,5 triliun untuk program KemenPU dan Rp1,8 triliun untuk program Kemenhub.
Di bidang regulasi, pemerintah juga akan mempercepat deregulasi PP No 28 tahun 2025 dengan mendorong integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial.
“Untuk RDTR disediakan dana Rp3,5 miliar per RDTR, di mana dari Badan Geologi Informasi Geospasial akan menyiapkan data, sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja. Sehingga kalau ini tidak selesai maka otomatis akan berlaku dan itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar Rp1 triliun,” ujar Airlangga.
Terakhir, pemerintah akan memulai pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy dengan menyediakan ruang kerja bersama (working space) di Jakarta yang akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
- Program ini ditujukan bagi fresh graduate
- Program magang berlangsung satu tahun
- Target peserta 20 ribu penerima
- Diberi gaji setara UMP
- Anggaran yang disiapkan adalah Rp198 miliar untuk 2025 dan Rp198 miliar untuk 2026.
2. Perluasan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Pariwisata
- Program ini mendukung 552 ribu pekerja di sektor industri padat karya-pariwisata
- Keringanan PPh 21 selama 3 bulan pada sisa tahun pajak 2025
- Anggaran yang dialokasikan adalah Rp120 miliar untuk 2025 dan Rp480 miliar untuk 12 bulan 2026.
3. Bantuan Pangan
- Menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- Jumlah bantuan pangan 10 kg beras
- Bantuan diberikan selama dua bulan (Oktober-November)
- Bantuan ini dapat diperpanjang hingga bulan Desember jika realisasi anggaran belum optimal
- Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp7 triliun, dengan asumsi harga beras Rp18.500 per kg, termasuk biaya distribusi.
4. Bantuan Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)
- Program ini menyasar 731.361 pekerja mitra transportasi online (ojek online, pangkalan, sopir, kurir, dan logistik)
- Diskon iuran 50 selama 6 bulan
- Manfaat yang diterima meliputi santunan kematian, santunan cacat, beasiswa untuk anak, dengan total manfaat mencapai Rp42 juta
- Anggaran sebesar Rp36 miliar akan ditanggung oleh BPJS.
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
- Program ini menyediakan relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PRP dengan maksimum BI Rate +3 persen dan kredit developer maksimum BI Rate +4 persen, serta relaksasi SLIK OJK
- Sebanyak 1.050 unit akan menerima manfaat ini dengan anggaran Rp150 miliar selisih bunga yang ditanggung oleh BPJS.
6. Padat Karya Tunai (Cash for Work) Kemenhub dan KemenPU
- Sasaran 609.465 orang
- Proyek berlangsung dari September hingga Desember 2025
- Anggaran yang disiapkan untuk Kemenhub sebesar Rp1,8 triliun dan KemenPU sebesar Rp3,5 triliun.
7. Percepatan Deregulasi PP28
- Program ini bertujuan mempercepat aturan turunan PP28 dan integrasi sistem Kementerian/Lembaga serta RDTR Digital ke dalam sistem OSS
- Target cakupan wilayah adalah lebih dari 50 daerah pada 2025 dan lebih dari 300 daerah pada 2026
- Anggaran yang dialokasikan adalah Rp175 miliar untuk 2025 dan Rp1,05 triliun untuk 2026
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta)
- Program ini fokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy
- Tahap awal pelaksanaan akan dilakukan di Jakarta dan diperluas ke beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam
- Sumber dana berasal dari dana contingency Pemprov Jakarta sebesar Rp2,7 triliun dan Kementerian Ekraf.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan program ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara yang akan ditempatkan di sektor industri. Selama enam bulan masa magang, para peserta akan menerima uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP).
Baca juga: BAPPISUS, Pengendali Pembangunan dan Mata-Telinga Presiden Prabowo
“Itu lulusan di-link and match-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar UMP. Dan ini untuk 6 bulan, anggarannya sudah disediakan sebesar Rp198 miliar,” ujar Airlangga usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 September 2025.
Pemerintah juga akan memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Skema ini sebelumnya diterapkan pada sektor padat karya.
“Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, target penerimanya 552 ribu pekerja serta diberikan 100 persen PPH untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp120 miliar,” kata Airlangga.
Pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober–November, yang kemudian akan dievaluasi untuk Desember. “Nah itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun,” sebutnya.
Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat potongan 50 persen iuran, dengan total anggaran sekitar Rp36 miliar yang disiapkan BPJS Ketenagakerjaan.
“JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk 2 anak, dan jaminan kematian,” katanya.
Pemerintah juga menyiapkan manfaat layanan tambahan (MLT) dari program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan menurunkan bunga kredit dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen untuk pembiayaan perumahan pekerja, termasuk cicilan, uang muka maupun pembiayaan bagi pengembang yang juga diturunkan dari BI rate plus 6 persen menjadi BI rate plus 4 persen. Langkah ini turut didukung relaksasi slik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Ini targetnya Rp150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai seribu (penerima manfaat), namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan program Padat Karya Tunai (cash for work) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk September hingga Desember 2025. Program ini menargetkan sebanyak 609.465 penerima manfaat. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3,5 triliun untuk program KemenPU dan Rp1,8 triliun untuk program Kemenhub.
Di bidang regulasi, pemerintah juga akan mempercepat deregulasi PP No 28 tahun 2025 dengan mendorong integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial.
“Untuk RDTR disediakan dana Rp3,5 miliar per RDTR, di mana dari Badan Geologi Informasi Geospasial akan menyiapkan data, sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja. Sehingga kalau ini tidak selesai maka otomatis akan berlaku dan itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar Rp1 triliun,” ujar Airlangga.
Terakhir, pemerintah akan memulai pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy dengan menyediakan ruang kerja bersama (working space) di Jakarta yang akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
Berikut 8 Program Stimulus yang Disiapkan Pemerintah
1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi- Program ini ditujukan bagi fresh graduate
- Program magang berlangsung satu tahun
- Target peserta 20 ribu penerima
- Diberi gaji setara UMP
- Anggaran yang disiapkan adalah Rp198 miliar untuk 2025 dan Rp198 miliar untuk 2026.
2. Perluasan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Pariwisata
- Program ini mendukung 552 ribu pekerja di sektor industri padat karya-pariwisata
- Keringanan PPh 21 selama 3 bulan pada sisa tahun pajak 2025
- Anggaran yang dialokasikan adalah Rp120 miliar untuk 2025 dan Rp480 miliar untuk 12 bulan 2026.
3. Bantuan Pangan
- Menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- Jumlah bantuan pangan 10 kg beras
- Bantuan diberikan selama dua bulan (Oktober-November)
- Bantuan ini dapat diperpanjang hingga bulan Desember jika realisasi anggaran belum optimal
- Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp7 triliun, dengan asumsi harga beras Rp18.500 per kg, termasuk biaya distribusi.
4. Bantuan Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)
- Program ini menyasar 731.361 pekerja mitra transportasi online (ojek online, pangkalan, sopir, kurir, dan logistik)
- Diskon iuran 50 selama 6 bulan
- Manfaat yang diterima meliputi santunan kematian, santunan cacat, beasiswa untuk anak, dengan total manfaat mencapai Rp42 juta
- Anggaran sebesar Rp36 miliar akan ditanggung oleh BPJS.
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
- Program ini menyediakan relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PRP dengan maksimum BI Rate +3 persen dan kredit developer maksimum BI Rate +4 persen, serta relaksasi SLIK OJK
- Sebanyak 1.050 unit akan menerima manfaat ini dengan anggaran Rp150 miliar selisih bunga yang ditanggung oleh BPJS.
6. Padat Karya Tunai (Cash for Work) Kemenhub dan KemenPU
- Sasaran 609.465 orang
- Proyek berlangsung dari September hingga Desember 2025
- Anggaran yang disiapkan untuk Kemenhub sebesar Rp1,8 triliun dan KemenPU sebesar Rp3,5 triliun.
7. Percepatan Deregulasi PP28
- Program ini bertujuan mempercepat aturan turunan PP28 dan integrasi sistem Kementerian/Lembaga serta RDTR Digital ke dalam sistem OSS
- Target cakupan wilayah adalah lebih dari 50 daerah pada 2025 dan lebih dari 300 daerah pada 2026
- Anggaran yang dialokasikan adalah Rp175 miliar untuk 2025 dan Rp1,05 triliun untuk 2026
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta)
- Program ini fokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy
- Tahap awal pelaksanaan akan dilakukan di Jakarta dan diperluas ke beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam
- Sumber dana berasal dari dana contingency Pemprov Jakarta sebesar Rp2,7 triliun dan Kementerian Ekraf.
(jon)
Lihat Juga :
