Beri Sejumlah Catatan, Sahroni Tegaskan Nasdem Siap Dukung PSBB DKI
loading...
Bendum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memberlakukan kembali PSBB total di Ibu Kota. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasdem , Ahmad Sahroni mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) total di Ibu Kota. Namun, Sahroni juga memiliki beberapa catatan terkait PSBB total yang akan diberlakukan Senin (14/9) depan ini.
“Pastinya saya mendukung kebijakan ini, karena saya juga sudah cek di konstituen saya di Jakarta Utara, itu memang rumah sakit rujukan sudah banyak yang overload dan tenaga kesehatan juga sudah banyak yang kewalahan dengan angka penambahan pasien yang makin tidak bisa dikontrol,” ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (11/9/2020). (Baca juga: Dukung PSBB, Gerindra Minta DKI Koordinasi dengan Daerah Penyangga)
Legislator asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini juga memiliki beberapa catatan terkait pelaksanaan PSBB yang akan datang, khususnya terkait aturan dan insentif bagi warga. Pemberlakuan PSBB ini harus dijelaskan ke masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan.
“Yang harus jadi perhatian adalah masyarakat harus benar-benar mendapat penjelasan yang tegas dan tidak simpang siur mengenai aturan PSBB, hingga tidak terjadi kebingungan,” ucapnya.
Kemudian, Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga menekankan pentingnya bantuan bagi warga dengan kemampuan ekonomi lemah yang terpaksa harus kembali bekerja dari rumah atau bahkan kehilangan sumber pendapatannya sebagai dampak dari pemberlakuan PSBB.
“Kita juga harus bisa memastikan bahwa warga yang ekonominya terdampak ini bisa tetap terpenuhi kebutuhan pokoknya. Kami dari Nasdem siap membantu Pemprov DKI dalam memastikan terpenuhinya kesejahteraan warga dalam hal ini,” tutur Sahoni.
Selain itu, dia menegaskan agar pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta satu suara terkait kebijakan PSBB kali ini. Jangan sampai perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah ini justru membingungkan masyarakat dan akhirnya tujuan PSBB tidak bisa tercapai. (Baca juga: Soal Kebijakan PSBB, Politikus PDIP Minta Jokowi Harus Jadi Dirigen)
“Ini juga penting, di mana ada keseragaman aturan PSBB dari pusat dan daerah. Jangan ada benturan kebijakan antara keduanya, hingga masyarakat bisa menjalankan PSBB dengan nyaman,” tegasnya.
Lihat Juga: Anies Terkejut Tom Lembong Tersangka Korupsi Gula, Minta Proses Hukum Berjalan Transparan
“Pastinya saya mendukung kebijakan ini, karena saya juga sudah cek di konstituen saya di Jakarta Utara, itu memang rumah sakit rujukan sudah banyak yang overload dan tenaga kesehatan juga sudah banyak yang kewalahan dengan angka penambahan pasien yang makin tidak bisa dikontrol,” ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (11/9/2020). (Baca juga: Dukung PSBB, Gerindra Minta DKI Koordinasi dengan Daerah Penyangga)
Legislator asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini juga memiliki beberapa catatan terkait pelaksanaan PSBB yang akan datang, khususnya terkait aturan dan insentif bagi warga. Pemberlakuan PSBB ini harus dijelaskan ke masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan.
“Yang harus jadi perhatian adalah masyarakat harus benar-benar mendapat penjelasan yang tegas dan tidak simpang siur mengenai aturan PSBB, hingga tidak terjadi kebingungan,” ucapnya.
Kemudian, Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga menekankan pentingnya bantuan bagi warga dengan kemampuan ekonomi lemah yang terpaksa harus kembali bekerja dari rumah atau bahkan kehilangan sumber pendapatannya sebagai dampak dari pemberlakuan PSBB.
“Kita juga harus bisa memastikan bahwa warga yang ekonominya terdampak ini bisa tetap terpenuhi kebutuhan pokoknya. Kami dari Nasdem siap membantu Pemprov DKI dalam memastikan terpenuhinya kesejahteraan warga dalam hal ini,” tutur Sahoni.
Selain itu, dia menegaskan agar pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta satu suara terkait kebijakan PSBB kali ini. Jangan sampai perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah ini justru membingungkan masyarakat dan akhirnya tujuan PSBB tidak bisa tercapai. (Baca juga: Soal Kebijakan PSBB, Politikus PDIP Minta Jokowi Harus Jadi Dirigen)
“Ini juga penting, di mana ada keseragaman aturan PSBB dari pusat dan daerah. Jangan ada benturan kebijakan antara keduanya, hingga masyarakat bisa menjalankan PSBB dengan nyaman,” tegasnya.
Lihat Juga: Anies Terkejut Tom Lembong Tersangka Korupsi Gula, Minta Proses Hukum Berjalan Transparan
(kri)
Explore More